Pengamat: Penetapan Capres Tidak Ganggu Kinerja Pemerintahan

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 23 Oktober 2022 14:31 WIB
Jakarta, MI - Peneliti Kebijakan Publik Riko Noviantoro, mengatakan gagasan mendongkel posisi partai Nasdem dari kursi koalis pemerintahan, dinilai berlebihan. Hanya disebabkan partai Nasdem telah menetapkan calon presiden (capres). "Tidak rasional menghubungkan posisi koalisi dengan penerapan capres," ujar peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada Monitor Indonesia, Minggu (23/10). Menurutnya, penerapan capres merupakan mekanisme politik internal partai. Sedangkan posisi koalisi partai di pemerintahan merupakan konfigurasi untuk kinerja pemerintahan. Dari sisi ini, menurut Riko tidak tepat jika ada usulan dongkel posisi partai Nasdem. Melalui reshufle kabinet yang ditemapti kader Nasdem. "Sangat ideal jika memang kinerja kader Nasdem di kabinet itu buruk, maka pantas didongkel, " tuturnya. Riko berharap, Presiden Jokowi juga tidak terpengaruh dengan dinamima politik jelang capres. Presiden harus fokus pada optimalisasi kerja di akhir masa jabatan. Hal demikian lebih baik. Agar Jokowi dapat memberikan legacy yang baik diakhir jabatan. (Plo)

Topik:

Jokowi Capres 2024 Jelang Pilpres 2024 Partai Nasdem Riko Noviantoro

Berita Sebelumnya

Gagal Ginjal Akut pada Anak Meningkat, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Minta BPOM Tegas kepada Produsen

Berita Selanjutnya

Sikap Plin-plan PDIP Soal Ganjar Pranowo Nyapres 2024

Berita Terkait

Hukum
Spanduk "Tangkap dan Adili Jokowi" - Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK di depan gedung KPK, Kamis (2/10/2025) (Foto: Dok MI/Aan)

Korupsi Jokowi (OCCRP) Harus Dituntaskan KPK

2 Oktober 2025 15:53 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani

5.360 Siswa Keracunan MBG, Irma Suryani Soroti Ahli Gizi dan Petugas Control Menu

19 September 2025 19:37 WIB

Anti Hoaks
Viral di media sosial (medsos) berupa tangkapan layar judul artikel di salah satu media online yang menyebutkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta Jaksa Agung menjemput paksa mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).  (Foto: Kolase MI/Aan)

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

15 September 2025 19:14 WIB

Nasional
Presideb ke-7 RI, Joko Widodo (Foto: Ist)

Jokowi Akan Segera Bertemu Budi Arie Usai Terkena Reshuffle

13 September 2025 17:27 WIB

Politik
Anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago

Penuhi Tuntutan Masyarakat, Aksi Nyata DPR Untuk Tumbuhkan Kepercayaan Kepada DPR

9 September 2025 19:32 WIB