Gagal Ginjal Akut pada Anak Meningkat, Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Minta BPOM Tegas kepada Produsen

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 23 Oktober 2022 13:59 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lemahnya deteksi dini terhadap gangguan ginjal akut pada anak. Hal itu menurutnya, lantaran maraknya kasus gagal ginjal akut akibat obat sirup yang mengandung bahan kimia adalah Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang mendera lebih dari 200 anak Indonesia. “Dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak, Indonesia harus melakukan transformasi sektor Kesehatan,” kata Hasan Basri, Sabtu (22/10). “Adanya kasus-kasus yang ditemukan di negara lain semestinya menjadi pemicu untuk dilakukannya deteksi dini di Indonesia. Bukan justru menunggu jatuhnya korban jiwa, baru bergerak melakukan penelitian,” imbuhnya. Hasan Basri mengatakan penetapan kondisi KLB untuk kasus gangguan ginjal akut pada anak harus menunggu hasil kerja tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki kasus tersebut. "Saya mendorong agar tim bekerja sigap dan ekstra agar hasilnya segera ada. Baik itu menyangkut penyebab, gejala, upaya penanganan dan lain sebagainya. Sampai saat ini kita masih belum dapat mengungkap banyak terkait kasus gangguan ginjal misterius ini," ujarnya. Ia menilai, adanya kasus baru ini, penyelidikan harus dipercepat untuk menghindari semakin banyak korban yang berjatuhan. “Pemerintah harus memberi dukungan maksimal agar tim dapat bekerja menunaikan tugasnya dengan cepat. Ini perkara prioritas yang harus diselesaikan," katanya. Selain itu, Hasan Basri juga meminta kepada pemerintah untuk memastikan kesiapan faskes dan ketersediaan alat dan obat yang dibutuhkan dalam menangani kasus ini. "Cek apakah faskes dan RS mana saja yang siap menangani jika ada anak bergejala yang datang berobat. Bagaimana dengan ketersediaan alat dan obat penunjang," ungkapnya. "Kita harus memperhatikan bagaimana fasilitas kesehatan daerah tidak sama di setiap wilayah. Bagi daerah yang fasilitas kesehatannya belum memadai, diperlukan penanganan lanjutan ke tempat lain yang dapat menangani penyakit gagal ginjal akut pada anak," tukasnya. Senator asal Kalimantan Utara itu pun meminta pengawasan terhadap produksi obat semakin diperketat. “Kita (DPD RI) minta kepada BPOM tegas terhadap produsen, apabila ada kelalaian dari pihak produsen obat, harus diusut tuntas sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya. Hasan Basri yang akrab disapa HB juga mendorong kepada pemerintah daerah untuk bergerak cepat melakukan deteksi dini dan siaga dalam melayani pasien anak dengan gagal ginjal akut. Apalagi, sejumlah daerah belum memiliki layanan cuci darah untuk anak atau hemodialisa yang terbatas. Sentor asal Kalimantan Utara itu pun mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani kasus ini agar dapat membantu masyarakat ekonomi rendah yang anaknya menderita tanda-tanda gagal ginjal akut. Penetapan kasus ini sebagai KLB dapat memudahkan koordinasi berbagai pihak terkait, baik di lintas daerah dan provinsi, maupun secara nasional. "Tentunya juga akan menyempurnakan sistem penanganan kasus dan mengoptimalkan SDM kesehatan, serta penanggulangan fenomena penyakit ini," pungkasnya.

Topik:

DPD RI Hasan Basri Gangguan Ginjal Akut

Berita Sebelumnya

NasDem Ogah Mundur dari Koalisi, Demokrat Singgung Asas Kesetaraan

Berita Selanjutnya

Pengamat: Penetapan Capres Tidak Ganggu Kinerja Pemerintahan

Berita Terkait

Nasional
Mirah Midadan Fahmi (Dok. MI)

MotoGP Mandalika 2025, Momentum NTB Perkuat Citra Pariwisata Dunia

29 September 2025 14:17 WIB

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Nasional
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma. (Dok.MI)

Dana Otsus 2026 Tetap Utuh, Filep Dorong Percepatan Penyerapan di Papua

3 September 2025 15:53 WIB

Nusantara
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hasby Yusuf (Foto: MI/Jainal Adaran)

DPD RI Desak Presiden Bebaskan Warga Haltim yang Ditahan karena Protes Tambang

24 Juni 2025 18:07 WIB

Nasional
Pelantikan Irjen Mohammad Iqbal sebagai Sekjen DPD RI (Foto: Ist)

Irjen Mohammad Iqbal Resmi Jadi Sekjen DPD RI

19 Mei 2025 15:06 WIB

DPD
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung (Dok.MI)

Hari Buruh 2025: Tamsil Linrung Tegaskan Komitmen DPD RI Bela Hak Pekerja

28 April 2025 17:13 WIB