Komisi III DPR Harap Perkara Desmond Tak Perlu Diperpanjang Lagi

Jakarta, MI - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Habiburokhman menillai perkara yang terjadi kepada Desmond Junaidi Mahesa adalah hal biasa dalam dunia politik. Diketahui, Desmond  digeruduk puluhan kader dan simpatisan PDIP disela-sela kunjungan kerja (kunker) ke Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (10/11/2022). Politikus Partai Gerindra itu dianggap menghina Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno . Habiburokhman meminta agar tidak perlu diperpanjang lagi, sebab Desmond dan Partai Gerindra sudah meminta maaf atas persoalan yang memicu keributan tersebut. "Ya Pak Desmond sudah minta maaf kan, kami juga selaku rekan beliau minta maaf kalau ada pihak yang tidak berkenan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat, (11/11). Habib menegaskan wajar jika ada kesalahpahaman dalam dunia politik, dirinya berharap persoalan itu tidak perlu diperpanjang lagi karena sudah ada klarifikasi langsung dari Desmon sendiri. "Yang namanya salah paham wajar di dunia politik. Saya fikir kita nggak perlu perpanjang lagi," ujarnya. Lebih lanjut Habiburokhman menilai ucapan Desmond memang kadang terkesan keras. Meski begitu, dia menilai Desmond memiliki hati yang baik. "Memang kadang Pak Desmond bicara keras tapi hatinya baik dan saya yakin banyak sahabat beliau dari kalangan Sukarnois juga sejak zaman aktivis dulu," tutupnya. Diberitakan sebelumnya, Desmond menyinggung kader PDIP itu saat mengomentari Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mendorong pemerintah meminta maaf kepada keluarga Bung Karno menyusul dicabutnya TAP MPRS 33/1967. Desmond menganggap permintaan PDIP itu lucu karena tudingan kepada Soekarno terjadi di rezim Soekarno, bukan di rezim saat ini yang dikuasai PDIP. "Pertanyaannya sekarang pemerintahan siapa? Pemerintahan Soekarno kan? Kalau Soekarno direhabilitasi itu namanya mengada-ada kan. Habis itu negara disuruh minta maaf sama Soekarno? Dari mereka untuk mereka," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/11/2022). Menurut Desmond, saat ini pemerintahan dikuasai PDIP yang dipimpin keluarga Soekarno. Jika negara meminta maaf, maka hal itu hanya untuk memenuhi keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "(Wajar pemerintah minta maaf) Kalau yang melakukan rehabilitasi itu pemerintahannya, bukan pemerintah rezim Soekarno (pemerintahan saat ini). Jadi (kalau negara minta maaf) melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno," ujar Desmond. Massa PDIP protes lantaran pernyataan Desmond di media massa tersebut dianggap menghina Bung Karno. Atas protes itu, Desmond meminta maaf kepada massa PDIP atas pernyataannya yang disalahartikan oleh wartawan. "Saya meminta maaf atas tidak berkenannya atas statement saya, yang sepenuhnya bukan statement saya, karena itu adalah output dari tulisan wartawan, maka kesalahan-kesalahan yang membuat keluarga besar PDIP kecewa saya memohon maaf," kata Desmond dalam video yang diterima wartawan. Tak puas dengan permintaan maaf itu, salah satu simpatisan PDIP mengatakan, permintaan maaf itu semestinya ditujukan bagi seluruh pengagum Bung Karno karena Bung Karno bukan hanya PDIP. "Tidak hanya keluarga PDIP, tapi semua pengagum Bung Karno Pak. Bung Karno tidak hanya milik PDI Perjuangan Bung," teriak salah satu simpatisan PDIP. Kemudian, Desmond menegaskan Bung Karno juga milik Partai Gerindra. "(Bung Karno) Milik kami Pak, milik Gerindra," ujar Desmond. (MI/Adi)