Kepala BP2MI Sibuk Urus Politik Ketimbang Masalah TKI

Jakarta, MI - Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai pernyataan Kepala BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Ramdhani kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait perang politik, tidak wajar dan akan mendapatkan penilaian negatif terhadap publik. "Itu narasi tidak bagus apalagi diucapkan oleh ketua BP2MI, mestinya fokus urus saja permasalahan TKI di luar negeri. Jangan kemudian mengurusi politik serta mau melibas siapapun yang berbeda pandangan politiknya," ucapnya kepada Monitor Indonesia, Senin, (28/11). Menurut Ujang, Indonesia adalah negara demokrasi artinya siapapun yang ikut didalamnya memiliki kebebasan berpendapat terhadap suatu hal dan bukan untuk menjatuhkan satu sama lainnya dengan cara-cara yang tidak pantas dalam berpolitik. "Dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini mestinya persaingan pada dunia politik itu memang wajar tetapi harus dengan sehat bukan melakukan itu seenaknya karena dekat dengan pemimpin," tuturnya. Ujang menambahkan bahwa seharusnya pernyataan tersebut bukan keluar dari seorang ketua BP2MI, kalau terus menerus hal seperti ini dipertahankan pasti mendapatkan penilaian negatif terhadap publik. Olehnya itu, lanjutnya, Benny harusnya sadar dengan posisinya sebagai pejabat publik. Jangan karena ingin membela bosnya ingin melakukan semua cara menghabisi lawan politiknya. "Ini sangat aneh jika Benny yang menyatakan itu semua, berarti tidak memahami rambu-rambu jabatan yang diemban saat ini yang masih terus ikut campur permasalahan politik bukan konsen pada tupoksinya saja," pungkasnya. Sebelumnya viral video berisi percakapan antara pria yang diduga Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebar luas di media sosial. Video itu menampilkan semangat yang menggebu dari Benny untuk meminta restu dari Jokowi supaya bisa tempur lapangan dengan lawan politik Jokowi. (MI/Adi)