Sebut Kemenkeu Iblis dan Ancam Pindah ke Malaysia, DPR Desak Bupati Meranti Minta Maaf

Jakarta, MI- Kalangan DPR RI mendesak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil untuk meminta maaf buntut ucapannya yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan. Selain itu, DPR juga meminta agar Adil memberikan klarifikasi atas ucapannya yang ingin bergabung menjadi bagian Malaysia karena merasa pemerintah Republik Indonesia tak mau mengurusi wilayah dan rakyatnya. “Memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas ucapan yang tidak pantas. Lebih lanjut terkait pernyataan pindah ke Malaysia merupakan ucapan yang berbahaya dan berkonsekuensi hukum,” tandas Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah saat dihubungi wartawan, Senin (12/12/2022). Meski demikian, Najib memahami apa yang dirasakan oleh Adil. Namun, kata Najib, kekecewaan sedianya bisa disampaikan dengan cara yang elegan dan bermartabat. “Ingat beliau itu seorang kepala daerah ucapannya adalah merupakan tolok ukur untuk masyarakatnya,” tandas Najib. Kendati demikian, Najib juga meminta agar Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani dapat bersikap arif menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan Adil. “Kementerian Keuangan harus secara arif untuk mendengarkan aspirasi terkait,” tegas Najib. Najib juga menekankan, agar Kemenkeu bisa memastikan bahwa substansi yang disampaikan oleh Adil tersebut adalah sesuatu yang perlu dicermati. Hal ini, tegas Najib, termasuk apakah betul terjadi ketidakadilan dalam pembagian dana bagi hasil atau DBH minyak di Kepulauan Meranti. “Atau ada hal lain akibat ketidakpahaman aturan dan sebagainya yang jelas Kementerian Keuangan harus serius menanggapi apa yang menjadi keluhan kepala daerah tersebut,” pungkas Najib. Diketahui, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil Adil menyebut Kemenkeu berisi iblis dan setan. Pernyataan kontroversial itu ia lontarkan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12). Tak hanya itu, Adil juga menyinggung soal bergabung ke Malaysia dan rakyat angkat senjata. Alasan eks Politikus PKB itu mengatakan hal kontroversial lantaran Kemenkeu telah dianggap mengeruk keuntungan dana bagi hasil atau DBH eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.