Pengamat Anggap Wajar PDIP Dorong Sistem Proporsional Tertutup

Jakarta, MI- PDIP adalah satu-satunya partai yang mendorong agar sistem pemilu proporsional tertutup digunakan dalam pemilu 2024. Sementara, 8 partai lainnya yang ada di DPR RI mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, sistem proporsional tertutup yang didorong PDIP itu sesuatu yang wajar. Karena lebih menguntungkan bagi partainya. "PDIP yakin dengan sistem proporsional tertutup, kader terbaiknya akan dapat lolos ke Senayan," kata Jamiluddin di Jakarta, Kamis (5/1/23). Jamiluddin menilai, kalkulasi PDIP itu tentu ada benarnya bila urutan caleg yang diajukan di setiap daerah pemilihan (dapil) hanya sebagian kecil yang berkualitas. Sementara caleg lainnya hanya sebatas pelengkap untuk memenuhi kuota di Dapilnya. "Dalam komposisi caleg demikian, tentu partai lebih mengharapkan sistem proporsional tertutup. Partai akan lebih yakin dapat mengantarkan caleg terbaiknya terpilih dengan menempatkan diurutan pertama dan kedua. Sementara yang tidak potensial ditempatkan diurutan berikutnya," ucapnya. Namun kehawatiran PDIP itu dapat diatasi bila dalam menyusun caleg di suatu dapil kualitasnya setara. Dengan begitu, siapa pun yang terpilih sudah memenuhi standar yang diharapkan partai. Jamiluddin menegaskan, jika setiap partai dapat menyusun caleg seperti itu, tentunya tidak masalah menggunakan sistem proporsional terbuka. Partai memberi peluang yang sama kepada semua caleg pilihannya untuk terpilih dan lolos ke Senayan. "Kekhawatiran adanya politik uang, tentu dapat diatasi bila setiap partai mengharamkan hal itu. Partai akan memberi sanksi berat bila ada calegnya yang melakukan politik uang," paparnya. Dengan begitu, lanjut Jamiluddin, praktik politik uang dapat diminimalkan. Apalagi kalau Bawaslu juga dapat bekerja maksimal menindak caleg yang melakukan politik uang. Jadi, PDIP harusnya tak perlu khawatir dengan sistem proporsional terbuka selama dua itu dipenuhi. PDIP mampu menyusun caleg yang kualitasnya setara dan mengharamkan politik uang pada calegnya. Bagi dia, ini perlu dipertimbangkan PDIP, sebab sistem proporsional terbuka jauh lebih demokratis daripada sistem tertutup. Sistem proporsional terbuka lebih sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sebagaimana yang sudah disepakati semua anak bangsa. "Karena itu, PDIP dengan lapang dada sebaiknya menerima sistem proporsional terbuka. Hal itu tentunya akan diterima jika PDIP memang mengedepankan demokrasi," tutupnya.