Komisi V DPR Kritik Pemerintah yang Kembali Gelontorkan PMN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jakarta, MI- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) prihatin dengan langkah pemerintah yang kembali menggelontorkan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 3,2 triliun kepada PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). “Kita prihatin dengan pemberian PMN ini dimana pemerintah telah ingkar janji untuk tidak menggunakan APBN dalam membiayai proyek KCJB,” kata Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1/2023). Suryadi juga mengungkapkan, terdapat banyak Kementerian yang merupakan mitra kerja Komisi V tidak bisa 100% merealisasikan anggaran. Hal itu, kata dia, mengacu pada TA 2021 Mitra Komisi V seperti KemenPUPR yang realisasi anggaranya hanya 94,5% dan Kemenhub hanya bisa merealisasikan sebesar 97,19%. “Dana-dana ini seharusnya bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, namun tidak bisa terserap dan kemudian malah dialihkan untuk proyek yang belum jelas keuntungannya,” imbuh Suryadi. Oleh sebab itu, Suryadi meminta, agar PMN untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB yang berasal dari SAL ini harus benar-benar dihitung manfaat ekonominya bagi masyarakat. “Sebab menurut data Kemenkeu, 74,40 persen dari BUMN yang diberikan suntikan PMN malah hasil ekuitasnya di bawah biaya utang,” ungkap dia. Suryadi mengatakan, proyek KCJB sendiri berdasarkan perhitungan yang ada, diprediksi baru akan balik modal di tahun 2061, atau 38 tahun dari tahun 2023 mulai beroperasinya. “Angka tersebut merupakan hasil perhitungan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang diungkap saat rapat dengan Komisi VI DPR RI pada tanggal 9 November 2022. Dengan asumsi harga tiket 350 ribu, dan rata-rata per hari mengangkut 30 ribu penumpang,” ungkap dia. Suryadi melihat asumsi tersebut super optimis lantaran diperkirakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan sulit meraih penumpang sebanyak itu. Terlebih jarak kereta cepat Jakarta-Bandung relatif pendek. “Banyak moda transportasi alternatif yang lebih murah, tidak sampai tujuan langsung di jantung kota Jakarta atau Bandung, dan satu faktor terpenting, ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan,” papar dia. Suryadi mengatakan, bahwa cost overrun sebesar US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun yang terjadi juga disebabkan salah perhitungan yang pada awalnya super optimis juga. “Atas dasar itu sekali lagi kita minta agar pemberian PMN ini benar-benar dihitung secara tepat manfaat ekonominya, jangan sampai malah memberikan dampak negatif yang luas,” ungkap dia. Ia menekankan, akhir-akhir ini sudah beredar wacana untuk menghapus Kereta Argo Parahyangan yang harga tiketnya lebih murah. “Sebenarnya sudah jauh hari sudah kita ingatkan jangan sampai eksistensi UMKM transportasi Jakarta-Bandung yang sudah ada saat ini juga menjadi terancam hanya untuk menyelamatkan proyek KCJB yang sejak awal sudah salah perhitungan ini,” pungkasnya.