FPKS Duga UU dan Perpu Ciptaker Jadi Salahsatu Faktor Pemicu Bentrokan Berdarah di PT GNI

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 26 Januari 2023 20:01 WIB
Jakarta, MI- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan agar tewasnya dua orang tenaga kerja di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) beberapa waktu lalu tidak hanya dilihat dari sisi fakta kejadian semata. Namun menurutnya, insiden itu harus juga dilihat dari sisi kebijakan hingga struktural. “Jangan hanya dilihat dari fakta siapa melakukan apa dan korbannya siapa, tapi juga harus dipahami dari sisi kebijakan dan aspek strukturalnya,” kata Politikus PKS itu dalam keterangannya, Kamis (26/1/2023). Menurutnya, dari sisi kebijakan, adanya UU Ciptaker dan Perppu Ciptaker yang dianggap mempermudah TKA, cukup berpotensi melahirkan kecemburuan sosial di lapangan. “Ini alarm darurat yang patut kita waspadai bersama, bahwa potensi kecemburuan tenaga kerja dalam negeri terhadap TKA itu pasti ada," terang Netty. “Misalnya,  para tenaga kerja dalam negeri merasa adanya pilih kasih dalam hal gaji, tunjangan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Perasaan diperlakukan tidak adil ini tentu dapat menjadi bahan konflik," tambahnya. Oleh karena itu, politikus perempuan asal Jawa Barat ini meminta agar pemerintah mengevaluasi PT GNI. “Periksa secara komprehensif, apakah kewajiban mereka terhadap pekerja dalam negeri selama ini sudah dipenuhi? Apakah  tunjangan untuk keluarga korban yang meninggal sudah ditunaikan? Jika memang terbukti melanggar, pemerintah tak perlu segan-segan untuk menempuh jalur hukum,” kata Anggota DPR dari FPKS itu. Terakhir,  Netty meminta pemerintah agar membuat regulasi yang  benar-benar memperhatikan nasib tenaga kerja dalam negeri. "Jangan sampai tenaga kerja kita kurang mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri dan hujan batu atau tertimpa tangga di negeri sendiri," pungkas Netty.

Topik:

bentrokan PT GNI

Berita Sebelumnya

Uji Keseriusan PKS dan NasDem, Partai Demokrat Usulkan MoU Untuk Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Sidak Tambang Batu Bara Ilegal di Kaltim, Politikus PDIP Minta Jokowi dan Aparat Penegak Hukum Turun Tangan