Menteri BUMN dan Menpora Rangkap Jabatan di PSSI, Pengamat: Jokowi Berpotensi Dilengserkan

Jakarta, MI- Dua menteri yang baru saja dilantik menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali, disebut melanggar undang-undang (UU). Disisi lain, rangkap jabatan ini juga terkesan dibiarkan saja oleh Presiden Joko Widodo. "Terpilihnya Erick dan Zainudin, menterinya Jokowi ini mengundang pertanyaan. Kenapa Jokowi membiarkan dua menteri kabinetnya rangkap jabatan? Padahal rangkap jabatan itu jelas - jelas dilarang Undang-Undang Kementrian Negara," kata Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, kepada wartawan, Sabtu (18/2/23). Menurut Muslim, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kementerian Negara, pasal 23 huruf c, melarang menteri rangkap jabatan organisasi yang di biayai APBN. Muslim mengingatkan, PSSI adalah Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang di biayai oleh APBN. Jadi, tegas dia, larangan kementerian negara, menteri menjabat dan rangkap jabatan adalah pelanggaran UU. Untuk itu, Muslim meminta Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali dari jabatan menteri. "Erick Tohir dan Zainuddin Amali harus memilih antara jadi Mentri atau mengurus PSSI," tegas Muslim. Jika Jokowi membiarkan dua menterinya tersebut rangkap jabatan, menurut Muslim, maka jelas-jelas Presiden juga melakukan pelanggaran yang nyata atas UU Kementerian Negara. "Pelanggaran UU seperti itu jika di biarkan secara sengaja, maka Presiden Joko Widodo dengan sengaja lakukan penggaran UU Nomor 39 tahun 2008. Pelanggaran itu berpotensi Presiden dapat di impeach dari jabatannya. Tinggal pilih, apakah Jokowi akan tetap sebagai Presiden atau membiarkan dua Menterinya rangkap jabatan di PSSI dan itu berpotensi di lengserkan dari jabatannya," tandasnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi tak masalah jika Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainudin Amali merangkap jabatan sebagai pengurus PSSI. Hanya Jokowi menekankan mengenai pentingnya pengaturan waktu. "Yang paling penting semuanya bisa mengatur waktunya," kata Jokowi kepada wartawan di ICE BSD Tangerang, Jumat (17/2/23). Jokowi lantas menyinggung sejumlah menteri yang juga menjadi pengurus persatuan olahraga. Menurut Jokowi, mereka tetap bisa menjalankan tugasnya di pemerintahan. "Karena kita kan juga tahu Pak Basuki itu juga menjadi ketua dayung, bisa. Pak Airlangga juga menjadi ketua wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI bisa. Pak Prabowo juga jadi ketua pencak silat bisa," ujar Jokowi.