Komisi VII DPR Minta Insentif Kendaraan Listrik Diawasi Ketat
Syamsul
Diperbarui
22 Februari 2023 17:44 WIB
Jakarta, MI- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM menetapkan insentif atau subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta mulai berlaku pada Maret 2023.
Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa insentif untuk pembelian motor ramah lingkungan tersebut harus diberikan secara tepat sasaran.
Artinya, menurut Mukhtarudin pemerintah melakukan pendataan terhadap target konsumen yang layak dan sesuai untuk menerima insentif kendaraan listrik tersebut.
"Dan tentu diprioritaskan bagi masyarakat yang hendak membeli kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari, bukan semata untuk jual-beli kendaraan demi meraup keuntungan pribadi," tandas Mukhtarudin, Rabu, (22/2/2023).
Untuk itu, politikus Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mendorong agar perlu adanya kolaborasi antar instansi terkait kebijakan tersebut.
"Sehingga insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat sasaran bagi masyarakat yang memang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu," imbuhnya.
Selain itu, Mukhtarudin mengatakan untuk realisasinya mesti dilakukan pengawasan agar subsidi kendaraan listrik pada Maret 2023 nanti benar-benar dapat mencapai tujuan/target untuk mendorong pencapaian Net Zero Carbon/NZE di Indonesia.
"Terkait kebijakan itu saya dorong Kementerian ESDM bersama instansi terkait agar menyosialisasikan kepada masyarakat prosedur pemberian insentif sepeda motor listrik tersebut, baik untuk konversi maupun kendaraan baru," pungkas Mukhtarudin.
Topik:
kendaraan listrikBerita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Tekno
Aksi Geruduk Pameran Kendaraan Listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024
5 Mei 2024 22:54 WIB
Ekonomi
Ambisi Pemerintah Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik Picu Masalah Sosial!
16 Oktober 2023 21:39 WIB