Komisi VII DPR Minta Insentif Kendaraan Listrik Diawasi Ketat

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 22 Februari 2023 17:44 WIB
Jakarta, MI- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM menetapkan insentif atau subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta mulai berlaku pada Maret 2023. Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa insentif untuk pembelian motor ramah lingkungan tersebut harus diberikan secara tepat sasaran. Artinya, menurut Mukhtarudin pemerintah melakukan pendataan terhadap target konsumen yang layak dan sesuai untuk menerima insentif kendaraan listrik tersebut. "Dan tentu diprioritaskan bagi masyarakat yang hendak membeli kendaraan bermotor untuk menunjang mobilitasnya sehari-hari, bukan semata untuk jual-beli kendaraan demi meraup keuntungan pribadi," tandas Mukhtarudin, Rabu, (22/2/2023). Untuk itu, politikus Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mendorong agar perlu adanya kolaborasi antar instansi terkait kebijakan tersebut. "Sehingga insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah tepat sasaran bagi masyarakat yang memang memiliki kondisi ekonomi kurang mampu," imbuhnya. Selain itu, Mukhtarudin mengatakan untuk realisasinya mesti dilakukan pengawasan agar subsidi kendaraan listrik pada Maret 2023 nanti benar-benar dapat mencapai tujuan/target untuk mendorong pencapaian Net Zero Carbon/NZE di Indonesia. "Terkait kebijakan itu saya dorong Kementerian ESDM bersama instansi terkait agar menyosialisasikan kepada masyarakat prosedur pemberian insentif sepeda motor listrik tersebut, baik untuk konversi maupun kendaraan baru," pungkas Mukhtarudin.

Topik:

kendaraan listrik

Berita Sebelumnya

Haedar Nashir Anggap Megawati Adalah Keluarga Besar Muhammadiyah

Berita Selanjutnya

Besok, PKS Akan Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres 2024

Berita Terkait

Ekonomi
Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aswan)

Korupsi Pertamina Dicurigai Dimanfaatkan untuk Beralih ke Kendaraan Listrik

27 Februari 2025 19:08 WIB