PKS Apresiasi Sikap PDIP Tolak Kehadiran Timnas U-20 Israel

Jakarta, MI- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan komponen masyarakat lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah yang menolak kedatangan Timnas Sepakbola Israel pada penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia. HNW juga mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan sikap masyarakat yang menolak kehadiran timnas U-20 Israel, sehingga dapat bersikap yang sama. “Sikap PDIP melalui Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Ketua Bamusi Prof Dr Hamka Haq, dan kader PDIP yang merupakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang secara terbuka menolak kedatangan Timnas Israel main di Bali/Indonesia, sudah sesuai dengan konstitusi dan teladan yang pernah dicontohkan oleh Presiden Soekarno. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah dan PSSI untuk tidak mengikuti sikap penolakan tersebut, dan menindaklanjutinya dengan mendesak FIFA untuk mencabut keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U-20, sebagaimana pada tahun 1972 IOC karena masalah kemanusiaan pernah mencabut keikutsertaan Rhodesia hanya beberapa hari sebelum penyelenggaraan Olimpiade, sehingga Rhodesia tidak bisa ikut bertanding dalam Olimpiade musim panas di Munich,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (22/3/2023). HNW mengatakan, sikap dan alasan PDIP ini merupakan kelanjutan dari sikap yang lebih dahulu disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menolak kehadiran Timnas Israel. “Diharapkan dengan semakin banyaknya Partai yang mengedepankan prinsip ketaatan pada Konstitusi, antara lain Pembukaan UUD NRI 1945 yang oleh MPR bahkan dinyatakan tidak dapat diubah, maka penolakan terhadp penjajajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan makin bisa diwujudkan dengan menolak segala bentuk penjajahan seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang sudah berlaku sejak tahun 1948, yang makin lama hingga tahun 2022, bukan makin memberi ruang bagi terwujudnya Palestina Merdeka, bahkan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dilaporkan oleh PBB pada Juni 2022 lalu,” jelasnya. Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa sikap PDIP dan MUI ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah. "Kita semua tahu bahwa PDIP merupakan partai utama pengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, sudah seyogyanya, apabila memang penolakan ini dilakukan secara serius, maka Pemerintah wajarnya mengikuti dan bisa menjadikannya sebagai kebijakan luar negeri pemerintah," tandasnya.