Soroti Berbagai Kasus di Kemenkeu, Anggota Komisi XI DPR: Pengawasan Internal Harus Segera Diperbaiki

Jakarta, MI- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mendapat sorotan tajam dari publik seiring berbagai kasus yang menimpa lembaga negara tersebut. Mulai dari kinerja pelayanan bea cukai di bandara, dugaan penghinaan yang dilakukan oknum pegawai Kemenkeu di media sosial, hingga dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun yang sempat diungkap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin dorong transformasi pengawasan internal Kemenkeu. “Rentetan kejadian ini tentu ibarat cobaan bagi Kemenkeu di bawah kepemimpinan Ibu Sri Mulyani. Padahal sebelumnya, Kemenkeu juga sempat menuai pujian karena selama 2 (dua) tahun terakhir mampu mencapai target penerimaan pajak. Sayangnya, capaian ini harus tercederai oleh tindakan oknum yang menyelewengkan integritas yang berdampak pada erosi kepercayaan publik dan integritas Kemenkeu sendiri,” ungkap Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan, pada Senin (27/03/2023). Berkaca pada berbagai kejadian ini, Puteri menilai kinerja dan kualitas pengawasan internal Kemenkeu perlu segera diperbaiki. Kemenkeu perlu segera mengevaluasi sistem untuk mengidentifikasi dimana saja celah atau loopholes yang rawan disalahgunakan. “Selama ini Kemenkeu sudah memiliki three lines of defense. Sistem ini yang perlu digali, pada lapisan mana yang paling rentan untuk diselewengkan. Apakah dari lini pertama di level atasan langsung, atau lini kedua pada level Unit Kepatuhan Internal (UKI), atau lini ketiga di level Inspektorat Jenderal,” urai Puteri. Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga mendorong upaya reformasi birokrasi di Kemenkeu secara menyeluruh. “Tidak hanya transformasi dari segi organisasi, kelembagaan, proses bisnis, dan infrastruktur. Tetapi juga penguatan dan pendisiplinan akan nilai-nilai integritas pada pilar Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan begitu, pegawai Kementerian Keuangan tetap menunjukkan kinerja positif untuk mengawal keuangan negara. Karena, bagaimanapun, kredibilitas Kemenkeu ini harus dipulihkan untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tutup Puteri