Dukung Langkah Jokowi Berantas Modus Repacking Barang Impor, Anggota Komisi VI DPR: Usut Tuntas

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 31 Maret 2023 17:39 WIB
Jakarta, MI- Pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakannya terus berupaya keras menggenjot produk atau barang dalam negeri agar digunakan oleh masyarakat. Hanya saja, upaya tersebut sedikit terganggu dengan adanya modus baru yakni aksi kemas ulang (repacking) barang impor ke dalam produk atau barang buatan dalam negeri. Modus semacam itu tak luput dari sorotan Presiden Jokowi. Jokowi nampak geram melihat fenomena itu. Bahkan orang nomor satu di Indonesia itu memerintahkan secara tegas jajaran aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas praktik semacam itu. Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto mendukung penuh langkah Presiden Jokowi yang memerintahkan aparat kepolisian mengusut tuntas praktik atau modus repacking. Sebab, menurutnya, modus repacking sangat merugikan dari berbagai sisi. "Sangat merugikan sekali modus repacking ini, mereka seolah mau hindari pungutan pajak dan lainnya. Harus diusut tuntas modus semacam itu karena dampak terhadap produk lokal cukup serius. Produk lokal kita akan tergerus jika praktik semacam ini tidak segera diberantas sampai ke akarnya," tandas Politikus PDIP itu kepada wartawan, Jumat (31/03/2023). Darmadi mengatakan, modus repacking terjadi karena sistem pengawasan juga kurang begitu kuat. "Kontrol sistemnya kurang ketat. Harusnya ada kolaborasi antar stakeholder terkait dalam rangka melakukan pengawasan bersama. Modus repacking bukan dilakukan individu melainkan semacam terstruktur seperti cara kerja sindikat dan hal ini perlu dipelototi aparat kepolisian," tegasnya. Darmadi juga menilai, modus repacking terjadi karena aturan yang ada kurang begitu memadai. "Aturan perdagangan kita terlalu banyak celah alias lemah. Belum lagi aturan soal posisi konsumen juga demikian. Kondisi inilah yang menyuburkan praktik-praktik perdagangan penuh kecurangan (fraud) termasuk modus repacking ini. Padahal kondisi ini selain bisa menghancurkan industri lokal juga merugikan konsumen," tegasnya.
Berita Terkait