Perludem Soroti Pertemuan Jokowi dengan 6 Ketum Parpol: Jangan Partisan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 9 Mei 2023 17:26 WIB
Jakarta, MI - Anggota Dewan Pembinan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni menyoroti pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 ketua umum partai politik di Istana Negara belum lama ini. Titi menjelaskan, Jokowi sebagai Kepala Negara seharusnya tidak membahas politik praktis di Istana Negara. Jika memang ingin melakukan manuver politik sebaiknya mengajukan cuti. Hal itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 281 ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan, jika ada pejabat negara yang ingin melakukan kegiatan politik atau kampanye untuk mengajukan cuti. "Presiden dan Wakil Presiden yang sedang aktif ingin melakukan aktifitas kampanye maka harus melakukan cuti," kata Titi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/5). Titi mengatakan, pengajuan cuti itu untuk menghindari persepsi miring dari publik terhadap lembaga kepresidenan. Dikhawatirkan, pertemuan Jokowi dengan 6 ketum parpol akan dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap pemilihan umum (Pemilu). "Artinya, lembaga kepresidenan harus dipandang sebagai lembaga yang tidak partisan," ujar Titi. Hal itu juga untuk menghindari penggunaan fasilitas jabatan atau negara untuk kepentingan politik praktis. Apalagi, saat ini partai politik kerap melakukan sosialisasi. "Nah oleh karena itu, aktifitas-aktifitas yang sifatnya partisan harus dilakukan dalam masa cuti, tidak memanfaatkan fasilitas jabatan, atau fasilitas negara," tandas Titi. (ABP)   #Perludem Soroti Pertemuan Jokowi #Jokowi Jangan Partisan

Topik:

Jokowi perludem Partisan

Berita Sebelumnya

PKS Buka Peluang Pasangkan Anies dengan Sandi di Pilpres 2024

Berita Selanjutnya

Perludem Sebut Jokowi Boleh Endorse Capres

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

Proyek Kereta Cepat: "Jebakan" Utang Warisan Jokowi hingga Dugaan Korupsi

17 Oktober 2025 14:10 WIB

Nasional
Said Didu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Said Didu Tuding Jokowi hingga Bahlil Penyebab Kerugian Negara Ribuan Triliun di Sektor Tambang

14 Oktober 2025 13:46 WIB