Jangan Hancurkan Apa yang Sudah Dibangun Jokowi

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 Juli 2023 02:21 WIB
Jakarta, MI - Mantan Panglima TNI Andika Perkasa menegaskan transisi kepemimpinan di 2024 tidak boleh lagi diwarnai konflik kepentingan individu atau kelompok dan menghancurkan apa yang sudah dicapai dan dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Andika Perkasa menegaskan, pemerintahan Jokowi berjuang di tengah terpaan wabah Covid-19 di tahun 2019, di mana menimbulkan banyak masalah sosial. Menurutnya, pengangguran langsung 7 persen, tingkat kemiskinan juga naik menjadi 10,2 persen dari tadinya lebih rendah. "Kemudian juga karena semua mengurangi jam produksi orang enggak boleh kumpul di seluruh dunia, akhirnya produktivitas turun, harga-harga lebih mahal," ujar Andika dalam wawancara dengan Radio Elshinta seperti dikutip dalam akun YouTube-nya, Selasa (18/7). Meski di tengah terpaan itu, lanjut Andika, pemerintahan Jokowi masih bangkit. Bahkan perekonomian Indonesia masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu Andika berpesan jangan sampai pembangunan Jokowi menjadi hancur karena dinamika politik di Pemilu 2024. "Udah susah payah ini, jangan sampai ada tambahan dinamika. Gitu lho, tambahan gangguan, Jadi transisi ini harus benar-benar smooth," tegas Andika. Bukan berarti tidak boleh transisi, ujar Andika, tetapi perbedaan dari calon presiden dan timnya ini di dalam memenangkan nanti harus mempunyai gambaran yang besar. "Gambaran besar ini kita enggak boleh kehilangan kesempatan lagi," ungkapnya. Lebih lanjut Andika menyatakan, Indonesia sudah sejak 2019 kesandung Covid, kemudian ada perang di Ukraina yang sampai saat ini masih berlangsung. "Enggak ada yang memprediksi akan berakhir, sehingga masih akan melambat. Karena harga-harga misalnya, energi komoditas energi naik. Kalau sampai usaha pemerintah ini yang terseok-seok diganggu yang tadi proses internal, sayang. Jangan dong," beber Andika. Menurut Andika, jika ada pihak yang menghancurkan pembangunan yang sudah ada, maka tentu akan mengalami perlambatan. "Jangan sampai pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi ini kemudian ada yang hancur karena ada konflik horizontal dari bawah," katanya. "Infrastruktur dihancurin, akhirnya nanti anggaran yang kita punya di 2024 terpaksa kita gunakan untuk memperbaiki. Kan sayang. Harusnya membangun infrastruktur lain," imbuh Andika. (Wan)

Topik:

Jokowi Andika Perkasa

Berita Sebelumnya

Jokowi Tanya ke Surya Paloh Cawapres Anies Baswedan

Berita Selanjutnya

Puan Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu dalam Waktu Dekat

Berita Terkait

Monitor Hukum
Ilsutrasi - KPK RI - Mahfud MD - Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Diolah)

KPK dan Mahfud Bisa Whoosh...Whooshh...Whoosh Gak?

19 jam yang lalu

Hukum
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9/2023).

Mahfud Sebut KPK Bisa Periksa Mantan Menteri Jokowi di Kasus Kereta Cepat, Eks Menhub Budi Karya?

22 Oktober 2025 15:43 WIB

Hukum
Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan saat meninjau Kereta Cepat Whoosh (Foto: Dok MI/Istimewa)

Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

20 Oktober 2025 13:58 WIB

Monitor Hukum
Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Panjdaitan menjajal naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Dok MI/KAI)

Mengungkap Dalang Pengalihan Kereta Whoosh ke China Berujung Mark Up 50%

18 Oktober 2025 21:51 WIB

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

18 Oktober 2025 21:29 WIB

Hukum
Presiden Joko Widodo berfoto di depan Kereta Cepat saat melakukan peninjauan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Depo Kereta Cepat di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023)

KPK Diminta Periksa Jokowi dan Luhut Panjaitan Terkait Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

17 Oktober 2025 15:23 WIB