Petinggi dan Internal Banyak Masalah, Dukungan Golkar ke Prabowo Patut Dipertanyakan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 14 Agustus 2023 12:43 WIB
Jakarta, MI - Pengamat politik, Riza Widiyarsa meragukan Golkar bakal solid dalam mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sebab, Riza melihat ada beberapa masalah di internal hingga masalah hukum yang diduga melibatkan petinggi Golkar. “Manuver yang dilakukan oleh Golkar dan PAN dengan mendukung Prabowo Subianto menarik untuk dicermati. Apakah koalisi ini bisa menjadi koalisi yang stabil atau tidak. Karena jika kita lihat, ada beberapa masalah yang ada di Golkar,” ujar Riza dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/8). Apalagi, ada beberapa petinggi yang kini sedang berurusan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), misalnya saja Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang dipanggil Kejagung terkait kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO). Selain itu, diketahui pula ada beberapa kader Partai Golkar yang menjadi pendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), Anies Baswedan. “Apakah Golkar bisa solid dengan mendukung Prabowo Subianto? Hal tersebut tentu patut dipertanyakan. Belum lagi dengan adanya keinginan dari sebagian kader Golkar yang ingin mengganti Airlangga dari jabatan Ketua Umum Partai,” ujarnya. Riza menilai masalah hukum yang menimpa para petinggi partai memang meresahkan, terutama bagi partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi Presiden Joko Widodo. Seperti kasus BTS, kasus dana hibah KONI dan kasus suap izin benih ekspor lobster. Yang menarik, kata Riza adalah jika ternyata Airlangga Hartarto hanya ingin ‘berlindung’ dengan gabung ke koalisi Prabowo. Padahal diketahui kasus yang melibatkan mantan Menteri KKP Edhy Prabowo tetap diproses secara hukum dan Gerindra membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya,. “Nah kasus-kasus seperti ini, tentu memperburuk image dari pemerintahan Presiden Jokowi. Seharusnya para partai koalisi bekerja sesuai dengan Amanah mereka, jangan kemudian membuat hal-hal yang melanggar hukum. Apalagi di era keterbukaan seperti saat ini, yang ditambah dengan era digital, di mana rekam jejak digital akan ada terus,” ujar Riza. Meski demikian, Riza menilai yang dilakukan oleh Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB bisa dilihat sebagai sesuatu yang mungkin sudah bisa diprediksi, seperti pernyataan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa koalisi ini seperti koalisi PAN-Gerindra di Pilpres 2019. “Hanya saja, apakah koalisi ini cukup kuat untuk melawan dua kandidat lain yang maju ke bursa Pilpres 2024?,” ujarnya. Lebih dari itu, Riza meyakini masyarakat akan melihat bahwa partai politik hanya digunakan untuk kepentingan golongan elit partai, dan sangat pragmatis. “Jauh dari harapan masyarakat bahwa partai politik seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjalankan demokrasi yang sehat. Bisa saja kedepannya masyarakat malah akan memilih kandidat Ganjar Pranowo yang terlihat jauh dari kepentingan partai politik,” pungkasnya.         #Dukungan Golkar ke Prabowo Patut Dipertanyakan