Isu Netralitas dan Kecurangan untuk Apa dan Siapa ?

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 20 November 2023 08:43 WIB
Direktur Sentral Politika, Subiran Paridamos (Foto: Dhanis/MI)
Direktur Sentral Politika, Subiran Paridamos (Foto: Dhanis/MI)

Jakarta, MI - Pengamat Politik Sentral Politika Subiran Paridamos, menilai penggiringan isu dan opini publik tentang netralitas dan kecurangan jelang Pemilu 2024 sengaja dihembuskan untuk salah satu pasangan capres-cawapres yang terafiliasi dengan penguasa. 

"Sengaja diproduksi untuk menciptakan mainset berpikir dan sentimen negatif publik bahwa penguasa atau petahana atau yang terafiliasi dengan petahana potensi menggunakan segala instrumen kekuasaan untuk memenangkan Pilpres 2024," kata Subiran kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/11).

"Framming dan isu kecurangan dan netralitas ini sebenarnya menyasar satu pihak dalam hal ini kubu Prabowo-Gibran yang diasosiasikan sebagai penguasa atau penerus petahana yang pro keberlanjutan pemerintahan," tambahnya. 

Padahal lanjut Subiran, semua poros kandidat capres-cawapres punya potensi menggunakan instrumen kekuasaan. Sebab, ketiga poros itu diusung oleh partai koalisi penguasa saat ini. 

"Tiga poros koalisi yang mengusung kandidat capres dan cawapres sama-sama punya akses terhadap instrumen kekuasaan," ujar penulis buku Negara Katanya. 

Seperti diketahui, poros Anies-Muhaimin diusung oleh partai penguasa, yakni Nasdem dan PKB, keduanya juga partai koalisi penguasa.

Dan poros Prabowo-Gibran juga diusung oleh koalisi partai penguasa yang diusung oleh Gerindra, Golkar, dan PAN, ketiganya juga partai koalisi penguasa sekarang. 

Sedangkan poros Ganjar-Mahfud diusung oleh satu partai penguasa PDIP yang juga punya akses terhadap instrumen kekuasaan, 

Untuk itu, kata Subiran isu-isu yang seharusnya dilemparkan kepada publik ialah edukasi dan literasi politik rakyat. Agar rakyat tahu siapa yang harusnya pantas dipilih pada Pilpres 2024 mendatang. 

"Isu yang paling krusial sebenarnya adalah edukasi dan literasi politik rakyat, agar mereka bukan hanya bebas memilih dan tahu tata cara memilih, tapi yang lebih penting tahu siapa yang pantas dipilih," imbuhnya. (DI)