JK Sepakat dengan Ganjar, Rapot Merah untuk Penegakan Hukum Era Joko Widodo
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![JK Sepakat dengan Ganjar, Rapot Merah untuk Penegakan Hukum Era Joko Widodo Calon Presiden, Ganjar Pranowo dan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/AjwIKNSXLbiSQJLkBMSliwoikSL8Z2vBZimWSwav.jpg)
Jakarta, MI - Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), mengaku sepakat dengan pernyataan calon presiden (capres) nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum di era Pemerintahan Joko Widodo.
"Soal hukum ini ya seperti dikatakan, kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan (memberi nilai) 5 gitu kan. Ya saya kira Anda juga mungkin sependapat itu, terutama karena suasana terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," kata JK usai bertemu dengan Ganjar di kediamannya, Minggu (19/11).
Kata JK, jika ingin bangsa dan negara ini aman seperti yang diinginkan Joko Widodo, seharusnya penegakan hukum dapat berlaku adil dan netral.
"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi, tetapi syaratnya ialah berlaku adil, berlaku netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," pungkasnya.
Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo memberikan penilaian terhadap penegakkan hukum di era presiden Jokowi, menurut dia jeblok dan memberikan nilai 5 dari 10.
Hal ini disampaikan saat menghadiri acara sarasehan nasional IKA Universitas Negeri Makassar pada hari Sabtu, (18/11).
"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok," kata Ganjar. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![KPK Usut Dugaan Keterlibatan Politikus PDIP di Kasus Korupsi Jalur Kereta Kemenhub Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-6.webp)
KPK Usut Dugaan Keterlibatan Politikus PDIP di Kasus Korupsi Jalur Kereta Kemenhub
27 Juni 2024 16:28 WIB
![Ada Indikasi Kerugian Negara Rp400 M, Komisi XI: OJK Harus Siap Berhadapan dengan APH Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-xi-dpr-melchias-markus-mekeng.webp)
Ada Indikasi Kerugian Negara Rp400 M, Komisi XI: OJK Harus Siap Berhadapan dengan APH
26 Juni 2024 18:18 WIB
![Duit Korupsi DJKA Diduga Mengalir ke Menhub Budi Karya dan Ketua Komisi V DPR Lasarus, Peluang Bakal Tersangka? Menhub Budi Karya Sumadi (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/menhub-budi-karya-sumadi.webp)
Duit Korupsi DJKA Diduga Mengalir ke Menhub Budi Karya dan Ketua Komisi V DPR Lasarus, Peluang Bakal Tersangka?
26 Juni 2024 17:17 WIB