Bumerang! Seharusnya Ganjar Beri Rapor Merah ke Cawapresnya Soal Penegakkan Hukum

Jakarta, MI - Kritik Ganjar Pranowo ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait rapor merah penegakan hukum malah jadi bumerang. Ganjar melontarkan kritiknya terhadap penegakan hukum pemerintah Jokowi dengan skor 5 dari 10. 

Hal tersebut diungkapkan Ganjar saat mengisi acara diskusi di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11) lalu.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa seharusnya Ganjar Pranowo memberikan rapor merah itu kepada cawapresnya yaitu Mahfud MD yang sampai saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. "Seharusnya Pak Menko Polhukam itu yang jawab soal rapor merah. Itu kan wewenang dia," katanya dikutip pada Rabu (22/11).

Sementara itu, Ketua Teritorial Tim Kampanye Nasional (TKN), Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga sempat menyentil kubu Ganjar-Mahfud MD yang sering mengkritik masalah pemerintah, namun tidak mau keluar dari pemerintahan. "Sekarang ini malah mengkritik masalah hukum. Memang ada Presiden sih, tetapi masalah negara ini kan colective collegial ya. Ada Menko Polhukam di situ yang berwenang," katanya.

Pun dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan bahwa tidak ada instruksi PDI-P kepada Ganjar Pranowo untuk menyampaikan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kritik itu disampaikan Ganjar secara pribadi dan berbasis data aktual. 

“Enggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan,” kata Puan.

Ia mengatakan, PDI-P juga akan melihat apakah berbagai kritik yang dilontarkan Ganjar berpengaruh pada tingkat elektabilitasnya. “Ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDI-P untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas,” sebut dia.

“Apakah hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar,” jelasnya.

Di lain pihak, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai kritik capres Ganjar Pranowo ihwal penegakan hukum pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dilatarbelakangi rasa kecewa. "Saya tidak mau menilai hati orang. Tapi kalau jujur, kenapa dia baru bilang begitu," kata dia saat di Kompleks DPR, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.

Jazuli enggan mendetailkan maksud kekecewaan Ganjar, apakah itu terkait tidak mendapatkan dukungan Jokowi atau memang karena kondisi penegakan hukum. Jazuli hanya mengatakan sikap PKS sebagai oposisi sudah dilakukan sejak lima sampai 10 tahun belakangan. Sehingga Jazuli mengklaim kritik-kritik yang dilontarkan PKS sifatnya objektif.