Catatan Anggota Komisi I DPR soal Istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Jakarta, MI - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dave Akbarshah Firkano tidak mempermasalahkan langka Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kembali menggunakan istilah Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk menangani kelompok bersenjata di Papua. 

Menurut Dave, TNI sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menunaikan tugas di Papua. 

Namun demikian, Dave memberi catatan bahwa pemberantasan OPM harus sampai ke akarnya, sehingga tak ada lagi korban yang berjatuhan.

Yang lebih penting itu, tegas dia, adalah, bagaimana pemerintah memberikan otoritas tegas dalam TNI menunaikan tugasnya.

"Sehingga tidak terus menerus jatuh korban, dan OPM ini dapat diberantas, dari mulai kegiatannya hingga ideologinya," ujar politikus Partai Golkar itu kepada wartawan, Kamis (11/4/2024).

Soal dampaknya, Dave menyebut otoritas TNI untuk menindak harus diperjelas.

"Yang utama itu, objective dan otoritas mereka dalam beroperasi. Sehingga jelas dan tegas sejauh mana mereka dapat bertindak," tandasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan perubahan dalam penggunaan istilah untuk kelompok bersenjata di Papua. 

Dalam sebuah surat Telegram resmi, TNI mengganti istilah KKB dan KST menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Panglima TNI menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyebutan yang digunakan oleh pemerintah legislatif dan untuk mengklarifikasi situasi yang terjadi di Papua.

Menanggapi kejadian-kejadian aksi bersenjata belakangan ini, Panglima TNI menegaskan bahwa tindakan keras harus diambil terhadap OPM yang melakukan teror, pembunuhan, pemerkosaan, dan gangguan terhadap guru, tenaga kesehatan, serta masyarakat di Papua.

Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa TNI tidak akan membiarkan insiden-insiden tersebut terus terjadi dan akan bertindak tegas terhadap OPM.

Panglima TNI juga menjelaskan bahwa operasi di wilayah Papua akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan di masing-masing daerah.

Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda-beda, TNI tetap mengedepankan upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.

Namun, dia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika OPM terus mengganggu upaya-upaya tersebut.

Dalam upaya untuk membantu masyarakat Papua, TNI tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan layanan pendidikan dan kesehatan.

Namun, gangguan dari OPM seringkali menghambat upaya-upaya tersebut.

Panglima TNI menegaskan bahwa TNI akan terus bekerja keras untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Papua dan tidak akan membiarkan gangguan tersebut menghalangi misi kemanusiaan mereka. (wan)