Legislator: Kualitas Pendidikan Sangat Ditentukan oleh Kebijakan Politik

Jakarta, MI - Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydrus, mengatakan pandangan kritis terhadap kebijakan pendidikan tak boleh padam, mengingat terus menurunnya kualitas pendidikan di dalam negeri. 

Hal itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR dengan para pakar pendidikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024). 

"Sekian tahun melakukan berbagai macam kritik, memberikan masukan-masukan, tetapi pada akhirnya semua implementasi kebijakan itu sangat bergantung kepada political, sangat bergantung kepada para politisi yang punya otoritas," ujarnya. 

Menurutnya kualitas pendidikan sangat ditentukan dengan besar kecilnya anggaran yang dialokasikan oleh DPR dan pemerintah. 

"Baik di legislatif, dan terutama tentu saja eksekutif yang memiliki kewenangan untuk hal anggaran," ucapnya

Kata Fahmi, jika ingi bicara masalah pembiayaan pendidikan yang bermutu dan merata ke seluruh rakyat pelosok negeri, tidak bisa jika alokasi anggarannya sedikit. 

"Jadi harta atau biaya itu memang menjadi faktor kritis, tak ada uang tak akan ada barang begitulah kira-kira," ujarnya. "Mutu akan mati ketika tidak ada uang," tambahnya. 

Sebelumnya, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Nanang Fattah, menyoroti mengeluhkan soal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang awalnya diperuntukkan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud. 

"Jadi kalau kita bicara peruntukan 20% itu dulu ide awalnya, ide reformasi 98 itu bukan untuk pendidikan di luar Kemendikbud, tidak," ujarnya di ruang rapat Komisi X. 

"Karena itu sudah dihitung itu, kalau totalnya 1 APBN habis itu untuk peningkatan mutu sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemendikbud waktu itu, tidak di luar itu," tambahnya. 

Sehingga wajar menurutnya, jika mutu pendidikan di Indonesia saat ini tak mengalami peningkatan, karena adanya inkonsistensi penerapan kebijakan terhadap alokasi anggaran pendidikan. 

"Sekarang salah sasaran. Kementerian, sekolah dinas bahkan lembaga-lembaga negara dikasih, disalurkan dari biaya itu, jadi ini inkonsistensi kebijakan," pungkasnya.