Gerindra: Pidato Mbak Puan Luar Biasa, Kritik ke Semua Pihak, Termasuk ke Diri Kita Sendiri

Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengomentari pidato yang disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Habiburokhman mengatakan kedua tokoh menyampaikan pidato dengan sangat baik.

Menurut dia, Puan menyampaikan kritik ke semua pihak dengan luar biasa dan lengkap. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini juga berseloroh bahwa pidato Puan tidak bikin dirinya mengantuk, serta sarat dengan informasi dan harapan-harapan.  

"Pidato mbak Puan itu luar biasa, lengkap. Kritik ke semua pihak, termasuk kritik ke diri kita sendiri. Benar-benar mbak Puan adalah sosok Negarawan kekinian," kata Habiburokhman.

Terkait pidato Kepala Negara, dia mengaku terharu dengan permohonan maaf Jokowi kepada Bangsa Indonesia karena belum memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia. 

"Beliau (Jokowi) mengatakan sudah melakukan yang terbaik, tetapi sadar mungkin belum bisa memenuhi harapan seluruh warga negara," kata Habiburokhman.

Menurut dia, hal itu menunjukkan Jokowi memiliki sikap Negarawan sejati yang patut diapresiasi. Dia berharap kepemimpinan ke depan di bawah naungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto minimal bisa sama baiknya dengan Jokowi, atau bahkan lebih baik.

Kritikan Puan 

Sebelumnya, dalam pidato pagi ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas. Terlebih dalam pemilu, ketika kita dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang.

"Dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang. Sehingga berlaku adagium; Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa. Rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa," ungkap Puan dalam sidang tahunan di Gedung DPR RI, Jumat (16/8/2024).

"Hakekat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya," lanjutnya.

Akan tetapi, lanjut Puan, demokrasi dapat berjalan ke arah yang salah. Yaitu ketika demokrasi tidak menjalankan kedaulatan rakyat.

"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif," tambah Puan.

"Keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berjalan dengan baik apabila politik berbangsa dan bernegara berlangsung secara demokratis. Yaitu demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," ungkapnya.

Puan Maharani mengutip prinsip yang disampaikan Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, tentang demokrasi yang merupakan permusyawaratan yang dapat mendatangkan kesejahteraan sosial bagi semua warga Indonesia. Bukan hanya untuk kepentingan satu orang atau satu golongan.

"Bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, satu buat satu. All for one, one for All,"  kata Puan.