Larang Retreat Usai Hasto Ditahan KPK, Megawati Benturkan 20 Kepala Daerah PDIP dengan Prabowo?

Jakarta, MI - Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retreat yang akan digelar pada 21-28 Februari mendatang. 

Surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut diambil setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, retreat merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

Adapun pembekalan ini akan diikuti ratusan kepala daerah yang sudah dilantik usai memenangkan Pilkada serentak 2024 dan tak ada perkara sengketa pilkada lagi di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pun momen retreat di Akmil ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan pelbagai materi dengan pelbagai tema.

Catatan Monitorindonesia.com, setidaknya sebanyak 20 Kepala Daerah PDIP yang menunda perjalanan retreat yakni:

1. Gubernur Jakarta: Pramono Anung 

2. Gubernur Bali: I Wayan Koster 

3. Wali Bekasi: Tri Adhianto 

4. Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang 

5. Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu 

6. Bupati Banyumas: Sadewo Tri Latinono 

7. Wali Kota Manado: Andrei Angouw 

8. Bupati Banyuwangi: Ipuk Fiestiandi 

9. Wali Kota Surabaya: Eri Cahyadi 

10. Bupati Temanggung: Agus Setyawan 

11. Bupati Wakatobi: Haliana 

12. Bupati Limapuluh Kota: Safni Barito 

13. Bupati Lampung Barat: Parosil Mabsus 

14. Wali Kota Semarang: Agustina Wilujeng 

15. Bupati Karanganyar: Rober Chirstanto 

16. Bupati Cirebon: Imron 

17. Bupati Gresik: Fandi Akhmad Yani 

18. Kabupaten Malang: Sanusi 

19. Wali Kota Tomohon: Caroll Senduk 

20. Bupati Kediri: Hanindhito Himawan Pramana 

Adapun dalam instruksi itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan mengikuti retreat. 

"Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis surat yang ditandatangani Megawati sebagaimana diperoleh Monitorindonesia.com, Jumat (21/2/2025).

Bahkan, mereka yang sudah di perjalanan diminta berhenti. Kepala daerah diminta menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati. 

Instruksi kedua, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diminta tetap bisa berkomunikasi aktif dan bersiaga terhadap panggilan. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," demikian poin kedua instruksi tersebut. 

Di lain sisi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tak menunjuk Plt Sekjen PDIP usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Kamis (20/2/2025).

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun mengumumkan bahwa kendali partai saat ini langsung di bawah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2/2025) malam.

Komar menegaskan bahwa semua unsur partai saat ini harus menunggu komando langsung dari Mega. Termasuk sikap fraksi partai di DPR . "Karena fraksi adalah kepanjangan partai," imbuhnya.

Sementara itu, tim hukum sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy menyebut bahwa penahanan terhadap Sekjennya sebagai babak baru sedangkan kepada partai.

Dia menilai penahanan tersebut terlalu bernuansa politis. "Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami," jelas Ronny.

Menurut dia, penahanan Hasto hanya membuktikan isu bahwa Hasto akan ditahan sebelum Kongres partai yang akan digelar tahun ini. Ronny mensinyalir, penahanan Hasto sebagai upaya untuk mengawut-awut partai.

"Peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai," pungkasnya. (wan)