Insentif Nakes Mau Dipotong, DPR Sebut Sri Mulyani Tega

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 4 Februari 2021 15:30 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar menyayangkan dikuranginya insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Ansory, nakes adalah garda terdepan yang tidak seharusnya mendapat pengurangan insentif. Ansory mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). “Saya mendengar semalam dari Menkeu, (nakes) mau dikurangi insentifnya 50 persen. Nakes ini garda terdepan Pak Menteri (Kesehatan). Korban (nakes akibat pandemi Covid-19) ratusan bahkan ribuan, kok tega insentifnya dikurangi,” ungkapnya. Ansory juga mengungkapkan rasa kecewanya saat mendengar bahwa di beberapa daerah, insentif untuk nakes masih belum cair. “Nakes itu sudah merelakan nyawanya semuanya untuk kesehatan kita semua. Rela dikurangi tunjangan itu? Dimana otaknya ini, kita harus sama-sama disini ini pak.Tolong jangan dikurangi itu tunjangan mereka,” cecar legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa terkait dengan dikuranginya tunjangan nakes, hal tersebut akan didiskusikan lagi bersama Presiden Joko Widodo dan Menkeu Sri Mulyani. “Jadi saya sudah bicara dengan beliau (Menkeu) akan ada diskusi lagi, jadi aspirasi ini ditangkap oleh Kemenkeu nanti kita akan mendiskusikan lagi,” jawab Budi. (ndi)

Topik:

Komisi IX DPR Insentif Nakes

Berita Sebelumnya

PM Malaysia Penuhi Undangan Presiden Jokowi

Berita Selanjutnya

P2G Sebut Program Sekolah Penggerak Kurang Efektif

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

6 Oktober 2025 21:44 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Balita (Foto: Istimewa)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

8 September 2025 23:30 WIB