SP3 Sjamsul Nursalim Cs, Pakar Hukum: KPK Sudah Lemah

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 6 April 2021 14:56 WIB
Monitorindonesia.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak independent seperti waktu pertama kali dibentuk. KPK kini telah sama dengan kejaksaan dan kepoolisian karena sudah bisa mengeluarkan  Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Menurut Chairul, pada Pasal 40 UU Nomor 19 tahun 2019, penghentian itu hanya bisa dilakukan apabila penyidikan belum selesai dalam waktu 2 tahun. Pasal ini tak bisa diterapkan dalam kasus Nursalim. Sebab, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Bahkan, sudah disidangkan. "Ini kan penyidikan sudah selesai, buktinya  Syarifuddin Temanggung sudah diajukan ke pengadilan. Tidak diajukannya Sjamsul Nursalim dan istrinya ke Pengadilan bukan karena belum selesai, tapi karena dia buron" jelas Chairul saat dihubungi Monitorindonesia.com pada Selasa (06/03/21). Chairul membandingkan, kasus BLBI dengan kasus Pelindo II dengan tersangka RJ Lino. Di mana, penyidik menahan RJ Lino meski kasus tersebut dinilai mangkrak selama lima tahun. Sebaliknya, kasus Nursalim yang masih bisa diteruskan malah dihentikan. Sekedar informasi, ini merupakan pertama kalinya KPK menghentikan perkara setelah diberi kewenangan untuk menerbitkan SP3 yang tertuang pada UU KPK hasil revisi. Keputusan KPK tersebut lantas mengundang kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi,termasuk mantan pimpinan KPK. [Fanal Sagala]

Topik:

SP3 Sjamsul Nursalim Pakar Hukum KPK Lemah

Berita Sebelumnya

Ini 11 Poin dari Surat Telegram Kapolri untuk Mengatur Pelaksanaan Peliputan Media

Berita Selanjutnya

KPK Bidik Mekeng dan Ignatius Jonan