Ini 11 Poin dari Surat Telegram Kapolri untuk Mengatur Pelaksanaan Peliputan Media

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 6 April 2021 14:05 WIB
Monitorindonesia.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram yang mengatur soal pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan Polisi/dan atau Kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Telegram dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diteken Listyo Sigit pada 5 April 2021, ditujukan kepada pengemban fungsi humas Polri di seluruh kewilayahan. Ada 11 poin yang diatur dalam telegram itu, salah satunya media dilarang menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Karena itu, media diimbau menayangkan kegiatan Kepolisian yang tegas, tapi humanis. Peraturan itu sendiri dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012. Berikut isi lengkap Surat Telegram Kapolri Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021: 1. Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis. 2. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. 3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian. 4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan. 5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual. 6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. 7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur. 8. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku. 9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang. 10. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten. 11. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak. (Ery)

Topik:

isi telegram peliputan

Berita Sebelumnya

PD Pimpinan Moeldoko, Gugat AD/ART Demokrat Kubu Cikeas

Berita Selanjutnya

SP3 Sjamsul Nursalim Cs, Pakar Hukum: KPK Sudah Lemah