Deputy Penindakan KPK Irjen Pol Karyoto Segera Ditarik ke Mabes Polri

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 11 April 2021 13:37 WIB
Monitorindonesia.com - Pemerintah Singapura menyapaikan protes keras atas pernyataan Deputi Penindakan KPK, Irjen Pol Karyoto yang mengatakan, Negeri Singa itu sebagai surga bagi para koruptor Indonesia. Reaksi keras dari negara tetangga itu membuat posisi Karyoto di KPK terancam. Sumber Monitorindonesia.com di Mabes Polri menyebut bahwa pernyataan Karyoto tersebut bisa membuat hubungan Indonesia-Singapura meruncing. Oleh karena itu, dalam waktu dekat Karyoto akan ditarik ke Mabes Polri. "Pernyataan Karyoto telah memantik polemik. Iya, pak Karyoto mungkin akan segara ditarik ke Mabes Polri," ujar sumber itu pada Minggu (11/4/2021). Irjen. Pol. Karyoto, S.I.K. adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 14 April 2020 menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Karyoto, lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Karyoto lahir Oktober 1968 Kabupaten Pemalang. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pimpinan KPK untuk memecat Karyoto dari jabatannya. Aktivis korupsi ICW Kurnia mengatakan pernyataan kontroversi yang dilakukan Karyoto bukan kali pertama terjadi. ICW mencatat, ada lima persoalan serius yang pernah dilakukan oleh Karyoto. “Pertama, Deputi Penindakan diduga tidak pernah melakukan evaluasi terhadap tim yang mencari keberadaan buronan Harun Masiku. Padahal salah satu Pimpinan KPK sempat mengutarakan berencana akan mengevaluasi tim tersebut. Namun, sepertinya perintah itu tidak ditindaklanjuti oleh Karyoto,” ucapnya. Kedua, pada pekan pertama bulan Desember 2020, Karyoto dianggap telah memberikan perlakuan khusus kepada saksi perkara dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum di Kementerian PUPR, Agung Firman. Saat itu, karyoto menyambut langsung di depan lobby gedung KPK. “Ketiga, dalam penanganan perkara korupsi ekspor benih lobster, Karyoto menyebutkan tidak membutuhkan keterangan dari sekretaris jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar. Padahal Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, sudah menyampaikan terkait adanya perintah Edhy Prabowo kepada Antam Novambar dalam hal Bank Garansi. Lagi pun, sebelum ia menyampaikan hal itu, KPK telah lebih dulu mengirimkan surat panggilan sebagai saksi kepada Antam,” ucapnya. Keempat, ICW menganggap Karyoto lambat dalam melakukan penanganan kasus suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial yang melibatkan eks Mensos, Juliari Batubara dengan memanggil Ketua Komisi III, Herman Herry sebagai saksi. Selain itu, kinerja Karyoto juga dianggap kurang cakap karena lamban dalam melakukan penggeledahan. Kelima, beberapa hari lalu, Deputi Penindakan menyatakan bahwa KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Jakarta Timur, salah satunya Yoory. "Padahal, Pimpinan KPK belum mengumumkan secara resmi perkembangan penanganan perkara itu,” katanya. Sebelumnya Karyoto mengatakan, bahwa satu-satunya negara yang tidak menandatangani ekstradisi yang berkaitan dengan korupsi adalah Singapura. "Itu surganya koruptor, yang paling dekat adalah Singapura,” tandas Karyoto.[man]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Debu Erupsi Gunung Merapi Selimuti Pulau Saint Vincent

Berita Selanjutnya

Hindari Covid-19, Pamakaman Pangeran Philip Disiarkan Televisi

Berita Terkait

Investigasi
Ilstrasi Tambang Batubara (Foto: Dok MI/Net/Istimewa)

Daftar Perusahaan Diduga Terlibat Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Diusut Kejagung Tak Kunjung Ada Tersangka!

2 jam yang lalu

Hukum
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kiri) dan SK tentang kuota haji 2024 (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Yang Punya Hak Diskresi akan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, Siapakah Dia?

3 jam yang lalu

Nusantara
Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly (Foto: Dok MI/Jainal Adaran)

Swakelola atau Swakacau? Komisi III DPRD Malut Siap Turun Tangan

4 jam yang lalu

Nasional
Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok (Foto: Dok MI/Pribadi)

BPKN, BPOM dan Kemenperin akan Periksa Sumber Air Aqua

4 jam yang lalu

Politik
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian

Hetifah: Indonesia Harus Jaga Prinsip Kemanusiaan dan Diplomasi Olahraga dalam Isu Sanksi IOC

5 jam yang lalu