Komjen Waterpauw: Hukum Jadi Panglima dalam Penyelesaian Konflik Papua

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 6 Mei 2021 23:37 WIB
Monitorindonesia.com - Tokoh masyarakat Papua, Komjen Polisi Drs. Paulus Waterpauw mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga pendekatan hukum harus dipakai terhadap pelaku kriminal di Papua. "Kelompok mereka sudah punya senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat. Minta makanan, minta dana. Mereka lakukan itu kepada warga Papua bahkan membakar rumah warga. Maka kita harus tegakkan aturan hukum," ujar Paulus dalam diskusi webinar yang diadakan Indonesian Public Institute (IPI) di Jakarta, Kamis (6/5/2021). Paulus menilai konflik Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum karena siapapun pun wajib taat pada aturan negara. Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah ini. Kalau hukum berjalan baik akan baik pula negara.  "Jadi yang dilabeli teroris adalah orang-orang yang melakukan kekerasan itu. Bukan masyarakat Papua," tegasnya seraya mengingatkan jika nanti sudah diputuskan di pengadilan terhadap pelaku teroris di Papua, maka kelompok itu akan mendapat konsekuensi besar. Bukan hanya pelaku di lapangan, tapi lanjut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri itu, juga otak di belakang layar.  "Hati-hati. Itu ada unsur-unsurnya. Soal yang membantu, akan terciduk semua baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini pemerintah telah menetapkan status teroris bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua,” ujarnya mengingatkan. (Ery) #Drs. Paulus Waterpauw

Topik:

hukum adalah panglima

Berita Sebelumnya

Kejagung Segera Lelang Barang Sitaan Asabri dan Jiwasraya

Berita Selanjutnya

Jaksa Agung Perintahkan Tangkap Menteri Keuangan

Berita Terkait

Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang di Tipilor. (ist)

PDIP Tegaskan Hasto Tak Terlibat Suap, Semua Dana dari Harun Masiku

26 Mei 2025 11:46 WIB

Hukum
Azmi Syahputra (Dok. MI)

Ketua PN Jaksel Terjaring OTT, Dosen Hukum Trisakti: Bukti Wajah Peradilan Kita Kian Buram

13 April 2025 18:58 WIB

Politik
Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok MI/Antara)

Hukum 'Dijungkirbalikkan', Megawati: Kalau Saya Masih Hidup, Saya akan Lawan!

11 Januari 2025 23:52 WIB

Ragam
Sugiyanto Emik (Foto: Dok MI)

Peraturan dan Aturan: China Eksekusi Mati Koruptor Rp 6,7 Triliun, RI Rugikan Negara Rp 300 Triliun hanya Dihukum 6,5 Tahun

26 Desember 2024 19:17 WIB