Presiden Jokowi Tegaskan 75 Pegawai KPK Tak Serta Merta Bisa Diberhentikan

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 17 Mei 2021 16:54 WIB
Monitorindonesia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Presiden Jokowi menegaskan KPK harus memiliki sumber daya manusia (SDM) terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. “Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/5/2021). Ia mengatakan, apabila dianggap ada kekurangan masih terbuka peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individu maupun organisasi. “Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” katanya. Presiden Jokowi meminta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip kebangsaan. Sebagaimana diketahui, 75 pegawai KPK yang didominasi penyidik senior dinyatakan BKN tak lolos tes kebangsaan. Sesuai Revisi UU KPK, seluruh pegawai KPK beralih status menjadi ASN.[Lin]

Topik:

Pegawai KPK

Berita Sebelumnya

India Menghadapi Badai Topan di Tengah Lonjakan Covid-19

Berita Selanjutnya

Yenti Garnasih: Rencana Kejagung Melelang Aset Milik Asabri, Dasar Hukumnya Tak Jelas

Berita Terkait

Hukum
Yusuf Sulaeman (Foto: Dok MI/Aswan)

Yusuf Sulaeman Pegawai KPK Gadungan Divonis 3,5 Tahun Penjara

17 Januari 2025 23:12 WIB