Yenti Garnasih: Rencana Kejagung Melelang Aset Milik Asabri, Dasar Hukumnya Tak Jelas

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 17 Mei 2021 16:55 WIB
Monitorindonesia.com - Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Yenti Garnasih menyoroti rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). "Mekanisme pelelangan itu sendiri, dasar hukum nya tidak memadai," kata Yenti kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/5/2021). Diketahui, keputusan itu dilakukan Korps Adhyaksa karena terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan. Bahkan sejumlah barang yang disita kejaksaan ternyata ditengarai banyak yang tidak terkait kasus tindak pidana korupsi yang dituduhkan, termasuk adanya pernyataan hutang piutang dan barang yang dijaminkan ke pihak ketiga. Yenti beralasan Kejagung hanya berpatokan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam melakukan lelang "Terlalu minim jika berpegangan pada KUHAP saja, sementara korupsi ini kan sudah di luar KUHAP. Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa," tambahnya. Dia berpendapat aset yang masih berstatus hutang dan tak terkait kasus korupsi seharusnya tidak dipermasalahkan kejaksaan. "Sepanjang harta tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya yang bukan hasil korupsi, hutangpun oke. Tapi kalau terbukti hasil korupsi tetap jadi masalah," kata dia. Menurut Yenti, pelelangan ini membutuhkan kehadiran UU Perampasan Aset sebagai payung hukum. Dia menilai selama ini pemangku kebijakan Tanah Air kurang responsif dengan kejahatan ekonomi yang kerap menjerat tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rencana pelelangan aset sitaan ASABRI dicetuskan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Ali Mukartono. Menurut dia, mekanisme pelelangan diatur dalam Pasal 45 KUHAP. "Kan boleh Pasal 45 KUHAP, dengan biaya penyimpanan terlalu tinggi. Kita terbatas biayanya," kata Ali.Sementara itu, Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung Febrie Ardiansyah proses pelelangan akan melibatkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. "PPA sudah koordinasi ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai asetnya, nanti yang lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)," jelas Febrie. (Ery) #Yenti Garnasih #Yenti Garnasih menyoroti  Kejagung

Topik:

Asabri lelang aset yenti garnasih

Berita Sebelumnya

Presiden Jokowi Tegaskan 75 Pegawai KPK Tak Serta Merta Bisa Diberhentikan

Berita Selanjutnya

Militer Israel Bombardir Terowongan Persembunyian Hamas Sepanjang 15 Km

Berita Terkait

Ekonomi
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) (Foto: Dok MI)

Harap-harap Cemas Danantara: Digagas Mantan Koruptor hingga Konflik Kepentingan

20 Februari 2025 11:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tan Kian - ASABRI - Jiwasraya (Foto: Dok MI/Aswan)

Kasus Korupsi yang Sempat Menyeret Tan Kian

16 Februari 2025 04:09 WIB

Hukum
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) (Foto: Dok MI/Aswan)

DPR Minta Kejagung Usut Lagi Korupsi ASABRI, Tan Kian akan Terjerat Lagi?

12 Februari 2025 00:59 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tan Kian - ASABRI - Jiwasraya (Foto: Dok MI)

Tan Kian dan Korupsi Jiwasraya-ASABRI

9 Februari 2025 03:24 WIB

Hukum
Tan Kian (Foto: Dok MI/Ist/Net)

Dugaan TPPU Kasus ASABRI, PPATK Didorong Telusuri Aliran Duit Tan Kian

8 Februari 2025 18:52 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf yang juga advokat dari Justice Law Office (JLO) menekankan, aparat penegak hukum dalam hal ini harus mengambil tindakan dengan memeriksa Tan Kian agar dugaan TPPU itu tidak menggantung. (Foto: Dok MI/Aswan)

Kejagung Didesak Usut TPPU Korupsi ASABRI Seret Tan Kian, Gandeng PPATK!

7 Februari 2025 19:30 WIB