Semua Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Ketua KPK Dibebastugaskan

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 23 Mei 2021 20:57 WIB
Monitorindonesia.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengungkap lima klaster 75 pegawai yang dinonaktifkan pimpinan KPK. Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan oleh BKN. Hal itu disampaikan Giri Supradiono dalam diskusi “Indonesia Leaders Talks: KPK dan Perlawanan Balik Koruptor” yang digelar secara virtual, Minggu (23/5/2021). Sebanyak 75 pegawai KPK yang dibastugaskan tersebut ternyata bukan penyidik sembarangan. Bahkan, dari 75 pegawai tersebut pernah menjadi pemeriksa Firli Bahuri terkait kasus pelanggaran kode etik. Berikut 5 kluster 75 pegawai yang dibebastugaskan: 1. Pengurus Wadah Pegawai (WP) KPK. Sejumlah pegawai yang dibebastugaskan merupakan pengurus dan mantan pengurus Wadah Pegawai KPK. Para pegawai itu antara lain Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap (penyidik); mantan Ketua WP KPK, Novel Baswedan (penyidik) dan Faishal (fungsional direktorat penelitian dan pengembangan); pengurus WP KPK, M Praswad Nugraha (penyidik), Tri Artining Putri (fungsional humas), dan Novariza (fungsional pembinaan jaringan kerja antar-komisi dan instansi-PJKAKI). Kemudian pengurus WP KPK, Andi Abdul Rahman Rahim (fungsional gratifikasi); Benydictus Siumlala (fungsional peran serta masyarakat). Berikutnya ada Sekretaris Jenderal (sekjen) WP KPK, Farid Andhika (fungsional pengaduan masyarakat); dan mantan Sekjen WP, Aulia Posteria (penyelidik). 2. Para pegawai yang merupakan pernah memeriksa pelanggaran kode etik KPK. Giri mengatakan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Hery Muryanto juga termasuk ke dalam nama yang tidak lolos TWK. Saat menjabat sebagai Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM), Hery diketahui pernah memeriksa Firli Bahuri yang kini menjabat sebagai ketua KPK. Saat itu, Direktorat PIPM menyatakan Firli dalam jabatannya sebagai deputi penindakan diduga melakukan pelanggaran berat lantaran bertemu dengan Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang dilakukan sebanyak dua kali. Padahal, KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada 2009-2016. Pelanggaran etik selanjutnya adalah saat Firli bertemu pejabat BPK Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah merupakan saksi kasus dugaan suap dana perimbangan dengan tersangka Yaya Purnomo. Pelanggaran kode etik selanjutnya ialah saat Firli melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018. Pertemuan itu tanpa izin pimpinan KPK. Selain Hery, dalam klaster 'pemeriksa pelanggaran kode etik KPK' ini juga terdapat nama lain yang tidak lolos TWK dan dinonaktifkan, yakni Chandra Reksodiprojo (panitera); NHS (kasatgas pemeriksa internal); Arba (kabag umum mantan pemeriksa internal); Yulia Fu'ada (fungsional Dewan Pengawas/fungsional PP LHKPN dan AW (Plh Korsespim). 3.Sejumlah pegawai yang bertugas sebagai kasatgas penyidik dan penyelidik. Dikatakan, dari 75 pegawai yang dibebastugaskan, terdapat dua kasatgas penyelidik dan tujuh kasatgas penyidik. Terkait kasus, ada sembilan kasatgas dari 75 pegawai tersebut. "Ini Kasatgas enggak main-main semua ini,” kata Giri. Giri menyebut tujuh nama kasatgas penyidikan yang dibebastugaskan oleh pimpinan KPK, karena TMS dalam asesmen TWK, yakni Ambarita Damanik; Novel Baswedan; Andre Nainggolan; Budi Agung Nugroho; Budi Sukmo; Rizka Anung Nata; dan Afief Julian Miftah. Sedangkan dua Kasatgas penyelidikan yakni, Iguh Sipurba dan Harun Al Rasyid. Jadi, narasinya bukan Novel dan kawan-kawan, ini sekelas Novel semuanya. Ambarita Damanik, Budi Agung Nugroho, Budi Sukmo, ini orang enggak terkenal. Bahkan itu beberapa yang nangani kasus lama itu yang bikin kita ribut tahun 2018. Para Kasatgas itu menangani sejumlah kasus besar, seperti kasus suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Terdapat juga kasatgas ysng menangani kasus korupsi proyek e-KTP, dan kasus-kasus lainnya. Kasatgas tersebut ada yang pegang kasus Tanjungbalai, ada yang pegang kasus lainnya terutama kasus besar-besar semua. Semuanya adalah purnawirawan polisi sudah mengundurkan diri dari kepolisian. 4. Para pegawai nonmuslim. Giri menyatakan, dari 75 pegawai yang dibebastugaskan, terdapat sembilan pegawai nonmuslim. Fakta tersebut membantah narasi yang selalu mengaitkan puluhan pegawai KPK dengan taliban, kadrun, dan radikal Islam. "Selama ini, narasi 'mereka taliban, kadrun, radikal Islam', tapi faktanya dari 75 pegawai, tujuh Nasrani, satu Buddha, satu Hindu,” ucap Giri. Tujuh pegawai KPK yang dibebastugaskan dan beragama Nasrani, yakni Andre Dedy Nainggolan (kasatgas penyidik); Hotman Tambunan (kasatgas pembelajaran antikorupsi sekaligus pendiri oikumene); Rasamala Aritonang (kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum); H Nababan (penyidik); T Simanjuntak (fungsional biro hukum); SF Siahaan (fungsional biro SDM); dan Benydictus Siumala (fungsional peran serta masyarakat). Untuk yang beragama Buddha ada Riswin selaku penyidik, sementara pegawai beragama Hindu ada IVK fungsional pengaduan masyarakat. 5. Para pejabat strategis atau pejabat tinggi. Giri mengatakan terdapat pegawai yang menduduki jabatan strategis yang juga turut dibebastugaskan. Sejumlah nama dalam klaster ini antara lain, Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Hery Muryanto (eselon IA); Direktur PJKAKI, Sujanarko (eselon IIA); Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Giri Suprapdiono (eselon IIA); Kepala Biro SDM, Chandra Reksodiprojo (eselon IIA). Kemudian, Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum, Rasamala Aritonang (eselon III); Kepala Bagian Pelayanan Biro SDM, Nanang Priyono (eselon III); Kepala Bagian Umum, AMK (eselon III); Kepala Bagian Pengelola Gedung Biro Umum, ARB (eselon III); dan Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi, Hotman Tambunan (eselon III). Preisden Jokowi telah menegaskan, 75 pegawai KPK tersebut tidak serta merta bisa dibebastugaskan.[mar] #Pemeriksa #Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Ketua KPK  

Topik:

Pegawai KPK

Berita Sebelumnya

Dewas KPK Pastikan Laporan Pegawai Tak Lolos TWK Terhadap Firli Cs Ditindaklanjuti

Berita Selanjutnya

PDIP Jateng ke Ganjar : Jangan Sok Pintar "Nyapres"

Berita Terkait

Hukum
Yusuf Sulaeman (Foto: Dok MI/Aswan)

Yusuf Sulaeman Pegawai KPK Gadungan Divonis 3,5 Tahun Penjara

17 Januari 2025 23:12 WIB