Usai Dikudeta, Pejabat Guinea Dilarang Meninggalkan Negaranya

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 7 September 2021 12:23 WIB
Monitorindonesia.com - Pejabat pemerintah Guinea dilarang meninggalkan negara itu sampai pemberitahuan lebih lanjut dan jam malam yang diberlakukan di daerah pertambangan telah dicabut, kata pemimpin unit tentara yang menggulingkan Presiden Alpha Conde. Pemimpin kudeta Kolonel Mamadi Doumbouya, mantan perwira legiun Prancis, mengatakan kepada para menteri Conde bahwa mereka juga harus menyerahkan kembali kendaraan dinas mereka. Hal yang sama berlaku bagi perdana menteri dan pejabat tinggi pemerintah. “Tidak akan ada balas dendam,” katanya sehari setelah kudeta yang menuai kecaman internasional dan ancaman sanksi. Pengambilalihan di negara Afrika Barat yang memegang cadangan bauksit terbesar di dunia itu membuat harga logam meroket ke level tertinggi dalam 10 tahun kemarin. Alasannya karena ada kekhawatiran gangguan pasokan meski belum ada indikasi gangguan tersebut. Lalu lintas lancar kembali, dan beberapa toko dibuka kembali di sekitar distrik administratif utama Kaloum di kaawasan ibu kota Conakry jsai kudeta. Pada Minggu kota itu menyaksikan tembakan keras sepanjang hari ketika pasukan khusus memerangi tentara yang setia kepada Conde. Seorang juru bicara militer mengatakan di televisi bahwa perbatasan darat udara juga telah dibuka kembali sepperti dikutip Aljazeera.com, Selasa (7/9/2021). Akan tetapi, ketidakpastian tetap ada. Sementara satu unit tentara menahan Conde dan mengatakan di televisi pemerintah bahwa mereka telah membubarkan pemerintah dan konstitusi. Hanya saja cabang-cabang lain dari tentara belum memberikan komentar secara terbuka. Doumbouya mengatakan di televisi pemerintah pada hari Minggu bahwa “kemiskinan dan korupsi endemik” telah mendorong pasukannya untuk mencopot Conde dari jabatannya. Nicolas Haque dari Aljazeera melaporkan dari Senegal bahwa pemimpin kudeta itu mengatakan akan membentuk pemerintah persatuan nasional, tetapi belum memberikan batas waktu kapan akan melakukan itu dan kerangka kerja apa yang akan dijalankan. Kudeta tersebut mendapat kecaman dari beberapa sekutu terkuat Guinea. PBB dengan cepat mengecam pengambilalihan itu. Baik Uni Afrika maupun blok regional Afrika Barat telah mengancam akan menjatuhkan sanksi. Dalam sebuah pernyataan semalam, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa kekerasan dan tindakan ekstra-konstitusional dapat mengikis prospek Guinea untuk stabilitas dan kemakmuran. "Tindakan ini dapat membatasi kemampuan Amerika Serikat dan mitra internasional Guinea lainnya untuk mendukung negara itu," menurut pernyataan tersebut.[Yohana]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Venom Let There Be Carnage Maju Tanggal Rilis

Berita Selanjutnya

KPK: Ini Korupsi yang Sangat Kejam Dilakukan Bupati dan Suaminya

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

2 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita. (Dok.MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025

3 jam yang lalu

Nusantara
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkim Malut, Firmansyah Meidiawan (Foto: Dok MI)

Benarkah Progres RTLH Capai 80 hingga 90 Persen?

3 jam yang lalu

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Alasan Jokowi Tak Hadir di HUT TNI ke-80

3 jam yang lalu

Ekonomi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI/Ist)

Dugaan Persekongkolan Proyek CISEM II seret BUMN Karya Ini

3 jam yang lalu