Novel Baswedan Menuding Pemberantasan Korupsi di Era Firli Bahuri Banyak Pura-pura dan Pemborosan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 9 Juni 2022 16:46 WIB
Jakarta, MI - Novel Baswedan menuding upaya pemberantasan korupsi banyak pura-pura dan pemborosan di era Firli Bahuri. Hal itu ia ungkapkan guna merespons kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami penurunan. "Dibiarkan membuat pemberantasan korupsi dilakukan kepura-puraan dan pemborosan,"‬ ujar mantan penyidik senior KPK itu melalui cuitannya di Twitter seperti dilihat Monitor Indonesia.com, Kamis (9/6). Untuk itu, Novel Baswedan mendorong KPK agar dibubarkan karena khawatir dengan rencana Ketua KPK Firli Bahuri. "Ulah Pimpinan KPK sekarang ini membuat KPK makin tidak dipercaya masyarakat. Pemberantasan korupsi makin jauh dari harapan. Mendorong KPK dibubarkan khawatir selaras dengan rencana Firli dkk," jelasnya. Sebelumnya, mantan pegawai KPK Rasamala Aritonang mengusulkan KPK bubar. Hal itu diutarakan lantaran hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun. "Saya usul, KPK dibubarkan saja," ujar Rasamala melalui cuitannya, Kamis (9/6). Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat Kejaksaan dengan memindahkan anggaran KPK ke Kejaksaan. Menurutnya, hal itu bisa membuat kinerja kejaksaan lebih maksimal. "Perkuat Kejaksaan, diawali dengan memindahkan anggaran KPK yang besar itu ke Kejaksaan untuk meningkatkan remunerasi jaksa, dengan begitu kita bisa mendorong kinerja Kejaksaan lebih maksimal lagi," katanya. Soal pencegahan antikorupsi KPK, Rasamala mengusulkan agar hal itu digabung dengan fungsi Ombudsman RI. "Fungsi pencegahan KPK digabung saja dengan Ombudsman supaya fokus pencegahan," ucapnya. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengaku sedih dengan adanya hasil survei ini. "Sejujurnya sedih membaca berita ini karena dukungan publiklah yang membuat eksistensi KPK ada selama ini," ujar Yudi dalam akun Twitter-nya. Diketahui, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung lebih tinggi dibanding KPK. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung kini sebesar 60,5%. Survei Indikator digelar pada 18-24 Mei 2022 dengan menyasar warga negara Indonesia (WNI) usia 17 tahun ke atas yang memiliki telepon. Total responden survei kali ini berjumlah 1.213 orang. Metode pemilihan sampel dilakukan menggunakan random digit dialing (RDD). Adapun margin of error diperkirakan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Berdasarkan hasil survei tersebut, Kejagung berada di posisi keempat sebagai lembaga negara paling dipercaya, setelah TNI, Presiden, dan Polri. Namun, secara perolehan angka, jumlahnya justru merosot dibanding angka survei sebelumnya. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung kini 60,5%. Sebelumnya, tingkat kepercayaan terhadap Kejagung 70,2%. Sementara, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurun menjadi 59,8 persen. Angka itu merosot jika dibanding survei sebelumnya, yakni 70,2 persen. [Ode]

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

Apakah Kasus Pemukulan Anak Anggota DPR Berakhir dengan Restorative Justice?

Berita Selanjutnya

Eril Ditemukan di Pintu Air Engehalde

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

51 menit yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

1 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

9 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

11 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

13 jam yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

20 jam yang lalu