Menkopolhukam Ungkap Bentuk Kolusi Antara Oknum APH dan LSM Jadi-jadian

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 16 Oktober 2022 13:59 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan banyak laporan yang diterima aparat penegak hukum (APH) kerap diperuntukan memeras si terlapor. Bahkan, menurut mantan Ketua MK ini, terkadang si pelapor bermain dengan aparat untuk memeras dan berbagi hasil. "Ini bentuk kolusi antara oknum APH dan swasta serta (terkadang) LSM jadi-jadian," tegas Mahfud MD melalui cuitannya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Minggu (16/10). Hal inilah yang menyebabkan oknum-oknum aparat penegak hukum baik dari Polri, Kejaksaan hingga KPK ditindak tegas oleh pimpinannya. Maka itu, ia meminta, jika masih ada yang mengalami pemerasan seperti itu agar tak takut untuk melaporkannya. "Jangan takut: asal jelas pelaku dan obyeknya. Harus ada keberanian untuk melapor dan menindak," demikian Mahfud MD. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan sindiran tajam kepada institusi Polri yang kerap bergaya hidup mewah, tak mencerminkan sebagai pelayan, pengayom apalagi pelindung masyarakat. Presiden Jokowi ternyata sudah gerah dengan gaya hidup anggota polisi yang makin lama semakin membuat jarak dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Presiden Joko Widodo mengingatkan, setiap tingkah laku anggota Polri bakal terus disorot oleh masyarakat dan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi itu. Presiden Jokowi mengatakan, di tengah perkembangan media sosial, masyarakat kini lebih mudah memperhatikan gaya hidup pejabat Polri, termasuk ke hal-hal kecil seperti busana yang mereka kenakan. "Urusan tadi, urusan mobil, urusan motor gede, urusan yang remeh-temehnya, sepatunya apa, bajunya apa, dilihat masyarakat sekarang ini. Itu yang kita harus mengerti dalam situasi dunia yang penuh keterbukaan," kata Jokowi dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10). Presiden Joko Widodo berpesan kepada pejabat Markas Besar Polri, kapolda, dan kapolres untuk menjaga gaya hidup mereka agar tidak bermewah-mewahan. Jokowi mengatakan, gaya hidup mewah itu harus direm demi tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sedang susah akibat krisis.