Menteri Johnny Sebut BTS Bukan Soal Korupsi, Proyek Punya Siapa?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 9 November 2022 20:36 WIB
Jakarta, MI - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengklaim bahwa penggeledahan kantor Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta, oleh Kejaksaan Agung, pada hari Senin (7/11) kemarin soal penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo, tidak terkait dengan tindak pidana korupsi. Namun, Politikus NasDem ini menjelaskan bahwa Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memiliki kewenangan sendiri yang membuatnya berbeda dari satuan kerja lain di kementeriannya. "Terkait BTS, ini bukan soal korupsi. Masa kita pastikan korupsi?" kata Johnny, usai peresmian pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11). Menurut dia, pembangunan dan operasional infrastruktur telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) itu dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). "Ini BLU BAKTI, itu ciri khasnya punya kewenangan manajemen sendiri, berbeda dengan satuan kerja (satker) lainnya di bawah direktorat jenderal. Kalau BLU itu dipimpin oleh direksi dan dewan pengawasnya," bebernya. Selain itu, ia mengakui kebutuhan pembiayaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya di wilayah 3T, memang membutuhkan tambahan pendanaan. Kominfo dan Kementerian Keuangan, kata dia, membantu BLU BAKTI untuk menyiapkan anggaran melalui APBN yang kemudian diserahkan dan dikelola oleh BAKTI. "Proses penyelidikan, penyidikan oleh aparat penegak hukum, dibutuhkan informasi ke Sekretariat Jenderal Kominfo, karena anggarannya disiapkan di situ. Dan ini data-data sudah diberikan pada saat 7 November lalu, sudah diserahkan kepada Kejagung," ungkapnya. Ia pun berharap proses hukum tersebut berjalan dengan baik dan selesai sekaligus pembangunan infrastruktur telekomunikasi tetap berlanjut. Sebelumnya, Tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, menggeledah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait perkara dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo. “Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (7/11). Selain di lokasi tersebut, tim penyidik juga menggeledah satu lokasi lain yakni, di kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ketut menyebut penggeledahan berjalan lancar dan tim penydik telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. “Dari penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud,” katanya. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi mengatakan total ada 4.200 titik dari tiga konsorsium yang tengah disidik. Dari tiga konsorsium tersebut terdapat lima paket yakni: Paket 1: Kalimantan 269 titik dan Nusa Tenggara 439 titik. Paket 2: Sumatera 17 titik, Maluku 198 titik, Sulawesi 512 titik. Kemudian, Paket 3: Papua 409 titik dan Papua Barat 545 titik dan Paket 4: Papua 966 titik. Paket 5: Papua 845 titik. Nilai total proyek pengadaan BTS tersebut diketahui sekitar Rp10 triliun. Sementara total kerugian negara masih dalam tahap penghitungan oleh tim penyidik. Akan tetapi nilainya diperkirakan mencapai Rp1 triliun. “Masih dihitung tapi kira-kira segitu,” kata Kuntadi. Sebelumnya perkara ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Rabu (2/11/2022). Naiknya status penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi. Di antara saksi-saksi tersebut, tim penyidik telah memanggil beberapa orang dari pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk dimintai klarifikasi. “Sudah (dipanggil),” kata Kuntadi. #Menteri Johnny Sebut BTS Bukan Soal Korupsi

Topik:

Kejagung Kominfo BTS Korupsi BTS Menteri Johnny

Berita Sebelumnya

Prajurit TNI Bakal Jaga di MA, Ada Apa Ya?

Berita Selanjutnya

Kabareskrim Diduga Terima Uang Koordinasi 6 Miliar, Pakar Hukum: Jika Perang Bintang, Jokowi Harus Turun Tangan!

Berita Terkait

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Siasat Marcella Cs Lakukan "Operasi Media" untuk Pengaruhi Sidang Korupsi Tata Kelola Timah

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Kejagung Persilakan Nadiem Ajukan Izin untuk Penanganan Medis Pascaoperasi

3 jam yang lalu

Monitor Hukum
Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyegel konsesi tambang nikel PT Tonia Mitra Sejahtera, serta PT Toshida Indonesia dan PT Suria Lintas Gemilang. Mengapa PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan pelanggaran serupa di kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung Kompleks Lalindu tak turut disentuh?

PT Putra Kendari Sejahtera Lolos Penyelidikan Kejagung hingga Tak Disentuh Satgas PKH

15 jam yang lalu

Hukum
Advokat Marcella Santoso (Foto: Istimewa)

Marcella Cs Bentuk Group Chat Dengan Nama Samaran: Bahas Pembentukan Opini Negatif Penanganan Perkara CPO

1 hari yang lalu

Monitor Hukum
Ilsutrasi - Dugaan korupsi ekspor limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) (Foto: Dok MI/Diolah)

Siapa Bakal Tercebur di Korupsi Limbah Sawit?

1 hari yang lalu

Hukum
Bea dan Cukai Kemenkeu (Foto: Dok MI/Istimewa)

Wow! Kerugian Negara Korupsi Ekspor POME Rp 17,7 T? Bea Cukai jadi Sasaran Kejagung!

25 Oktober 2025 14:51 WIB