Dituding Terlibat Tambang Ilegal, Kabareskrim: Lempar Batu untuk Alihkan Isu

Jakarta, MI - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah dirinya terlibat kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) sebagaimana yang sempat diungkap dalam pengakuan viral mantan polisi, Ismail Bolong. Bantahan ini sekaligus merespons pernyataan mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Pol Hendra Kurniawan (terdakwa kasus kematian Brigadir J) terkait penyelidikan yang dilakukan Propam Polri atas kasus tambang ilegal Ismail Bolong di Kaltim. "Tanya ke anggota di jajaran, kelakuan HK (Hendra Kurniawan) dan FS (Ferdy Sambo)," kata Agus kepada wartawa, Jum'at (25/11/2022). Hendra Kurniawan beberapa waktu lalu membenarkan keberadaan LHP nomor R/ND137/III/WAS.2.4./2022/Ropaminal tertanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani langsung olehnya dan ditujukan kepada Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. Terkait hal ini, Agus justru mempertanyakan jika memang benar ada kasus tersebut, kenapa malah kemudian hilang begitu saja. "Kenapa kok dilepas sama mereka kalau waktu itu benar," kata mantan Kapolda Sumatera Utara ini. Pernyataan Hendra Kurniawan, lanjut Agus, tidak lantas membuktikan keterlibatannya dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong. "Keterangan saja tidak cukup apalagi sudah diklarifikasi karena dipaksa," ujar Agus. Menurut Agus, situasi tersebut pun menjadi janggal, bahkan menimbulkan dugaan justru Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan yang terlibat dalam kasus tambang ilegal Ismail bolong serta berupaya membuat pengalihan isu. "Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu," tandasnya. Sebelumnya, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Hendra Kurniawan memastikan adanya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto. Menurut Hendra berdasarkan data yang diperoleh dari LHP yang ditandatangani mantan Kepala Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Ferdy Sambo pada 7 April 2022, ada keterlibatan Kabareskrim. “(Keterlibatan Kabareskrim) ya kan sesuai faktanya begitu,” ujar Hendra kepada wartawan sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (24/11). Kendati begitu, Hendra meminta awak media untuk menanyakan lebih detail kepada pejabat Divisi Propam yang saat ini menangani kasus tersebut. Ia hanya membenarkan adanya LHP yang diduga melibatkan Jenderal Bintang Tiga di Mabes Polri itu. “Betul itu, itu betul, tanya pejabat yang berwenang saja, kan ada datanya,” jelas Hendra. Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo juga telah membuka suara terkait kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim. Saat selesai menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menyempatkan menjawab pertanyaan awak media terkait hal itu. Dia membenarkan bahwa surat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani 7 April 2022 terkait tambang ilegal tersebut ada. “Kan ada itu suratnya,” ujar Sambo kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022). “Ya sudah benar itu suratnya,” sambungnya. Sambo pun meminta agar melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang. “Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada,” tutur Sambo. Sebagaimana diketahui, bahwa isu ini mencuat setelah mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong melalui videonya menyebutkan bahwa dirinya menyetorkan uang miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dalam video awal yang beredar, Ismail mengaku menyetor uangsebesar Rp 6 miliar. Ismail Bolong yang juga mengeklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak tiga kali, yaitu bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober sebesar Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar. Akan tetapi, belakangan Ismail menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apa pun ke Kabareskrim. Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal Propam Polri pada Februari 2022. “Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk beri testimoni kepada Kabareskrim, dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu. Saya komunikasi melalui HP melalui anggota paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni,” ujar Ismail dalam video klarifikasinya.

Topik:

Kabareskrim Tambang ilegal Ferdy Sambo Brigjen Hendra Kurniawan Ismail Bolong

Dituding Terlibat Tambang Ilegal, Kabareskrim: Lempar Batu untuk Alihkan Isu

Berita Sebelumnya

Portugal Raih Kemenangan Dramatis Atas Ghana di Grub H Piala Dunia Qatar 2022

Berita Selanjutnya

Heboh! Saldo Rekening Brigadir J Nyaris Rp 100 Triliun, Ini Kata PPATK

Berita Terkait

Anak Kapolri Bekingi Tambang Ilegal di Malut?

Saat DPR Cecar Calon Hakim Agung Tetap Hukum Mati Ferdy Sambo

Pidato Prabowo soal Tambang Ilegal: Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

Pesan Keras! Prabowo Bakal Cekik Para Jenderal Bekingi Tambang Ilegal

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

Negara Dibobol Tambang Ilegal, Rugi Triliunan Rupiah

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K