KPK Sebut Korupsi Tanah Pulogebang Rugikan Negara Ratusan Miliar

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur mencapai ratusan miliar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, pasca pihaknya menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa malam (17/1). “Diduga bisa mencapai ratusan miliar terkait dengan perkara yang dilakukan proses sidik oleh KPK saat ini,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (18/1). Ali menegaskan, KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur itu ke tahap penyidikan karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum. “Untuk tersangka kami akan umumkan. Sudah, berapa jumlahnya, buktinya apa, konstruksinya pasalnya kerugian negaranya sudah saya sebutkan ya cluenya ratusan miliar,” ungkapnya. Ali menambahkan bahwa tim penyidik akan mencari fakta-fakta lain lagi terkait dugaan korupsi proses pengadaan tanah tersebut. “Jadi bukan pengembangan sebenarnya, tapi menemukan adanya fakta-fakta lain dugaan korupsi proses pengadaan tanah di tempat lain,” katanya melanjutkan. Menurutnya, kasus tersebut mirip dengan kasus pengadaan tanah yang ada di Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. “Dari Munjul kemudian ditemukan ada fakta-fakta lain pengadaan yang hampir modusnya sama tapi nilainya lebih besar untuk yang di Pulo Gebang,” tukasnya. Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1) malam. Penggeledahan itu dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Penyidik KPK keluar dari gedung itu sejak pukul 20.56 WIB dengan membawa sejumlah koper. Berdasarkan informasi yang diperoleh Monitor Indonesia, KPK menggeledah ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta, ruangan Komisi C hingga ruangan Komisi D. "Bu Cinta Mega Komisi C, Yudistira Komisi D, Yusriah komisi D, M. Taufik dan Ketua DPRD Prasetyo Marsudi," kata sumber kepada Monitor Indonesia, Selasa (17/1) malam.