Terungkap, Ini Alasan Kejagung Periksa Petinggi BPJS Ketenagakerjaan

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 8 Maret 2023 21:23 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, namun Kejagung hingga saat ini belum menetapkan tersangka dan juga belum mengungkap berapa total kerugian negara akibat kasus tersebut. Terkini, Kejagung memeriksa salah satu petinggi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan dua saksi lainnya. Ketiganya diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana pensiun institusi pengelola dapen salah satu BUMN asuhan Menteri Erick Thohir itu, yaitu Pelindo. "S selaku Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan, OJK, AAA selaku Direktur PT Bintang Berlian Berjaya, DN selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (8/3). Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sebagai informasi, DP4 merupakan pengelola dana pensiun yang didirikan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), serta empat mitra pendiri yang terdiri dari PT Pelabuhan Indonesia I, III, IV (Persero) dan PT Pengerukan Indonesia. Sejalan dengan program pembenahan Dana Pensiun BUMN, pada 2021 dilakukan pergantian pengurus, di mana Mujianto menjabat posisi Direktur Utama DP4. "Pasca merger 1 Oktober 2021, Pelindo selaku pendiri mendorong Dapen untuk meningkatkan kinerja operasional, kualitas layanan kepada pensiunan, dan reformasi organisasi. Sehingga selaras dengan strategi perusahaan Pendiri," ungkap Group Head Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Ali Mulyono dalam siaran pers, Jumat (17/2) lalu. (Nuramin) #BPJS Ketenagakerjaan #DP4  

Topik:

Kejagung BPJS Ketenagakerjaan Korupsi BUMN Pelindo DP4

Berita Sebelumnya

Mahasiswa di Malang Demo Desak KPK Audit Harta Kekayaan Seluruh Pejabat Pajak

Berita Selanjutnya

Pelabuhan Ratu Jadi ''Saksi Bisu'' Pernikahan Siri Mami Linda dengan Teddy Minahasa

Berita Terkait

Hukum
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Foto: Dok MI)

Nah Lho! Di UU BUMN Baru, Kerugian BUMN Bukan Kerugian Negara!

5 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Periksa Lagi Sales Direktor ASABA 'FW" terkait Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

10 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Kejagung Telusuri Aset Para Tersangka di Kasus Chromebook

15 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

15 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Iwan Ginting (Foto: Dok MI/Istimewa)

Iwan Ginting Dicopot dari Jabatan Kasubdit di Jamintel Kejagung, Bagiamana Status Hukumnya di Kasus Jaksa Azam?

17 Oktober 2025 23:57 WIB

Ragam
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan meraih penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award pada ajang CNBC Indonesia Awards 2025, Kamis (16/10/2025).

PNM Raih Penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award!

17 Oktober 2025 09:04 WIB