Tak Setuju Ponpes Al-Zaytun Dibekukan, Pengamat Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Para Santri

Jakarta, MI - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah untuk memberikan pembinaan terhadap ponpes Al-Zaytun yang saat ini tengah dirundung kontroversi. Menurutnya, pemerintah harus menurunkan kementerian-kementerian terkait untuk memberikan pengawasan terhadap proses pendidikan yang ada dan tetap memberikan hak-hak pengajaran di ponpes tersebut. "Pemerintah harus menerjunkan kementerian agama dan pendidikan untuk memberikan pegawasan dan tetap memberikan hak pengajaran di Al-Zaytun," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (7/7). Trubus mengaku tidak setuju apabila ponpes Al-Zaytun dibekukan. Mengingat, kata dia, hal itu akan mempengaruhi nasib para santri yang sedang dalam masa pendidikan dan hal itu juga akan membuat prosesnya semakin panjang. "Kalau dibekukan itu, nanti kasihan masa depannya para santri dan mereka harus dipindahkan ke tempat yang lain dan itu butuh prosesnya sendiri dan menjadikan para santri harus beradaptasi ke tempat yang baru, terlebih kasihan bagi santri-santri kelas atas yang jika dipindahkan akan memakan masa pendidikannya" ucapnya. Untuk itu, Trubus mendorong pemerintah tetap mempertahankan proses belajar-mengajar di ponpes Al Zaytun. Namun kurikulum yang ada harus disesuaikan dan diperbaiki. "Menurut saya pemerintah lebih baik mempertahankan pendidikan Al-Zaytun dan kurikulum yang ada diperbaiki karena disitu kan ada dugaan bau-bau ajaran yang NII dan radikalisme," katanya. Di sisi lain, dirinya juga menekankan agar polemik yang menimpa Al-Zaytun dapat dipisahkan dari kasus yang tengah menimpa pimpinannya Panji Gumilang. Hal itu, kata Trubus, menjadi persoalan berbeda dengan nasib pendidikan santri di Al-Zaytun saat ini. "Terkait soal tindak pidana Panji Gumilang itu harus dipisahkan. Mengingat itu urusan lain yang ranahnya dengan Aparat Penegak Hukum," pungkasnya. #Ponpes Al-Zaytun Dibekukan