LaNyalla: Subsidi Upah Rp 1 Juta akan Bantu Pekerja yang Terimbas PPKM

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 23 Juli 2021 01:35 WIB
Bayuwangi, Monitorindonesia.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi langkah pemerintah yang berinisiatif meluncurkan program subsidi upah dengan alokasi dana sebesar Rp 8,8 triliun. Menurut LaNyalla, subsidi upah tersebut akan membantu pekerja yang dirumahkan akibat PPKM. Total alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah akan ditujukan bagi 8,8 juta pekerja non esensial. Bantuan tersebut akan disalurkan dalam 2 tahap, masing-masing Rp 500 ribu untuk 2 bulan dan akan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1 juta. “Program baru subsidi upah yang dikeluarkan pemerintah ini merupakan inisiasi yang baik. Subsidi upah akan membantu pekerja yang dirumahkan, khususnya akibat kebijakan PPKM,” tutur LaNyalla saat reses di Jawa Timur, Kamis (22/7/2021). Program subsidi upah ini, bukan untuk pekerja yang di-PHK. Namun, bagi pekerja yang daerahnya berada pada kategori kritis sehingga terpaksa dirumahkan oleh perusahaan. LaNyalla mengingatkan, ada beberapa syarat bagi pekerja yang bisa menerima insentif ini. “Pekerja yang berhak menerima subsidi upah Rp 1 juta tersebut adalah mereka yang bekerja di sektor non esensial. Pekerja juga harus sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji Rp 3,5 juta ke bawah per bulan. Selain itu, lokasi kerjanya masuk kategori PPKM Level 4,” kata Senator Jawa Timur itu. Sejak awal pelaksanaan PPKM, LaNyalla sudah menyoroti kemungkinan terjadinya PHK massal. Sebab tidak semua perusahaan bisa menerapkan metode work from home (WFH). Sedangkan saat PPKM Darurat, operasional perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal tidak diperbolehkan. “Jadi memang harus ada antisipasi dari pemerintah. Program subsidi upah ini bisa menjadi salah satu antisipasi tersebut, meski harus ada beberapa upaya lagi yang harus dilakukan,” ucap LaNyalla. Mantan Ketua Umum PSSI itu juga menyoroti informasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menyatakan opsi PHK mulai dibicarakan para pengusaha kepada pekerjanya akibat PPKM. Pengurangan karyawan memang sudah dilakukan pengusaha, mulai dari merumahkan karyawan, ataupun memutus para pegawai kontrak. Hal tersebut terjadi lantaran pengusaha semakin sulit untuk membayar gaji karyawan, apalagi untuk karyawan yang dirumahkan. Salah satunya adalah para pengusaha mal karena ada larangan beroperasi selama PPKM Darurat. “Saya memahami kondisi yang sedang dialami. Namun sekali lagi saya mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Pengusaha bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi paling baik,” jelasnya.[Rls] https://monitorindonesia.com/monindo2022/dpd/lanyalla-satgas-kampung-tangguh-bisa-jadi-solusi-bantu-pasien-isoman/ #Subsidi Upah Rp 1 Juta

Topik:

DPD Subsidi Upah

Berita Sebelumnya

Masa Pandemi, Senator Fachrul Razi Sukses Lahirkan 3 Buku

Berita Selanjutnya

Ketua DPD Minta Masyarakat Tak Takut Divaksin

Berita Terkait

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

26 September 2025 11:43 WIB

Ekonomi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Angelius Wake Kako (AWK) (Foto: Istimewa)

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

21 Agustus 2025 12:25 WIB

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Dok.MI)

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

3 Juni 2025 16:09 WIB

Politik
Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ahmad Nawardi (Foto: Ist)

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

8 Mei 2025 19:48 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

23 April 2025 10:29 WIB

Hukum
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin (Foto: Dok MI)

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

6 April 2025 13:05 WIB