Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien Covid

Aldiano Rifki

Diperbarui 29 Juli 2021 18:55 WIB

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien Covid

Monitorindonesia.com -com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah untuk menekan angka kematian pasien Covid-19 yang masih tinggi. LaNyalla juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Menurut LaNyalla, masih tingginya jumlah kematian pasien Covid-19 harus menjadi perhatian serius. Apalagi, jumlahnya cenderung mengalami peningkatan selama pelaksanaan PPKM. Sebelum PPKM Darurat diberlakukan, kasus kematian tertinggi sebesar 539 dalam sehari, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 1-4 dengan jumlah 1.487, untuk data hingga 25 Juli 2021. LaNyalla pun menyoroti data kasus kematian pasien Covid pada Selasa (27/7/2021), yang menembus angka 2 ribu kematian dalam satu hari, walaupun di hari yang sama, kasus sembuh Corona di Indonesia mencetak rekor dunia dengan hampir 50 ribu kasus sembuh yaitu 47.128 orang. “Penambahan 2.069 kasus kematian akibat Corona dalam sehari pada 27 Juli, di saat perpanjangan PPKM level 1-4 masih dilakukan, merupakan angka yang fantastis. Untuk pertama kalinya kasus kematian Corona menembus angka 2 ribu dalam sehari, dan membuat Indonesia menempati peringkat pertama penyumbang kasus kematian Corona tertinggi di dunia,” tutur LaNyalla, Kamis (29/7/2021). Kementerian Kesehatan mengungkap lonjakan kasus kematian Covid-19 pada 27 Juli diakibatkan pelaporan data yang tertunda di beberapa kabupaten dan kota. Penundaan laporan itu dinilai membuat angka kematian Covid dalam sehari menjadi tinggi. “Tapi, tetap saja itu menjadi fakta masih banyak kasus kematian akibat Covid di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata case fatality rate Corona di Indonesia masih sangat tinggi sehingga diperlukan berbagai upaya perbaikan,” tegasnya. Senator asal Jawa Timur ini pun meminta pemerintah daerah memperbaiki program-program penanganan Covid di wilayah masing-masing. Menurut LaNyalla, upaya penurunan kasus kematian Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. “Kepala daerah punya peranan penting untuk menjalankan program penanangan Corona sebaik-baiknya. Selain meningkatkan testing dan tracing, sosialisasi masif dan penerapan disiplin protokol kesehatan masyarakat harus dilakukan. Ingatkan warga, laporan kasus kematian Covid setiap harinya bukan hanya sekedar angka-angka saja,” sebutnya. Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai, pemerintah dan masyarakat harus lebih kompak dalam perjuangan melawan virus Corona, mengingat saat ini zona merah Covid di Indonesia justru semakin bertambah. Berdasarkan laporan terbaru Satgas Covid-19, saat ini terdapat 195 zona merah yang menunjukkan 37,94% daerah di Indonesia masuk dalam berisiko tinggi. Kemudian terdapat 277 atau sekitar 53,89% zona oranye atau risiko sedang di Indonesia per 25 Juli 2021. Lalu zona kuning dengan risiko rendah sebanyak 41 daerah atau 7,98%, dan zona hijau yang tidak ditemukan kasus hanya 1 daerah saja ata 0,19%. “Apalagi saat ini varian baru virus Covid, yaitu 'Delta Plus’ (AY.1) yang masuk dalam kategori variant of concern (VoC) WHO sudah ditemukan di Indonesia. Pemerintah harus memberikan langkah-langkah antisipasi yang tepat agar varian baru ini tidak menimbulkan lonjakan kasus baru,” imbau LaNyalla. Data per 28 Juli 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 3.287.727 dengan tambahan sebanyak 47.79 dalam sehari. Sementara itu, tambahan kasus sembuh sebanyak 43.856 sehingga pasien sembuh Corona berjumlah 2.640.676 dan pasien Corona yang meninggal di RI sampai sekarang mencapai 88.659 orang di mana terdapat tambahan 1.824 kasus kematian dalam sehari.[Rls]

Topik:

DPD

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien Covid

Berita Sebelumnya

Pasien Isoman di Jatim 28 Ribu, Ketua DPD Ingatkan Pentingnya Peran Pemda

Berita Selanjutnya

Fernando Sinaga Tegaskan Pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Honorer sesuai Urgensi

Berita Terkait

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K