Pimpin Sidang Bersama, LaNyalla Bahas Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi

Adrian Calvin

Diperbarui 16 Agustus 2021 12:19 WIB

Pimpin Sidang Bersama, LaNyalla Bahas Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi

Monitorindonesia.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memimpin Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2021, yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres KH Ma’ruf Amin, Senin (16/8/2021). Dalam pidatonya, LaNyalla memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju, hadir dengan mengikuti protokol kesehatan ketat. Sementara lainnya mengikuti jalannya sidang secara virtual. “Kami memberikan apresiasi atas semua upaya dan langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19 selama ini. Tentu tidak mudah, menangani di sektor kesehatan dengan menjaga keseimbangan di sektor ekonomi,” kata LaNyalla. Oleh karena itu, DPD tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa negara telah gagal dalam menangani pandemi ini. "Bahwa ada kekurangan, memang harus diakui,” sambung Senator asal Jawa Timur itu. LaNyalla juga memberi apresiasi atas kerja keras pemerintah di sektor Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Meski pertumbuhan tersebut masih didominasi belanja konsumsi yang juga ditopang government spending dan momentum Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, Ketua DPD RI tetap memberikan pujian kepada pemerintah. “Tentu kami berharap pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh indikator Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang baik. Karena hal itu akan menunjukkan dengan terang, apakah mesin ekonomi berjalan. Sebab bila Industri dan Manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan, kredit bank bergulir, buruh terus bekerja, dan market menyerap barang,” paparnya. LaNyalla berharap agar ke depan, industri yang berjalan bukan hanya didominasi industri farmasi saja. Industri padat karya lain harus turut berjalan beriringan. Oleh karenanya, masyarakat diminta secara bersama-sama mendukung pemerintah agar mampu menemukan peta jalan menuju kesiapan sebagai bangsa yang tangguh dalam menyongsong era perubahan global atau tata dunia baru yang tidak lama lagi akan terjadi. LaNyalla pun optimistis Presiden Jokowi-Wapres Ma’ruf Amin akan bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. “Setiap negara, pasti berjuang untuk melindungi dan memastikan kepentingan rakyat dan warga negaranya terjamin. Dan kami percaya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Makruf Amin mempunyai niat untuk itu,” ucap mantan Ketua Umum PSSI tersebut. Ditambahkan LaNyalla, banyak hikmah dan tugas berat yang masih harus dikerjakan Indonesia, sebagai negara yang diharapkan Tangguh dan Tumbuh. “Tetapi yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Selama kita tidak berputus asa terhadap Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa,” tutup LaNyalla.[Lin]

Topik:

DPD Sinergi Tangani Pandemi

Pimpin Sidang Bersama, LaNyalla Bahas Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi

Berita Sebelumnya

Utamakan Kesehatan, Ketua DPD RI Ajak Masyarakat Rayakan HUT RI Lewat RDI

Berita Selanjutnya

Pembahasan RUU BUM Desa di DPR, Senator Fernando Sinaga: Harus Dibahas Tripartit Bersama DPD

Berita Terkait

Dorong Bubarkan DPD, Pengamat: Jelas "Kelaminnya", "Mandul" Fungsinya!

Dana Transfer Daerah Dinilai Terlalu Kecil, Senator AWK Desak Prabowo Perbaiki RAPBN 2026

FPP TNI Kirimkan Surat Usulan Pemakzulan Gibran ke DPR-MPR RI

DPD Minta Modal Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu APBD

Apa Kabar Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI?

Dugaan Reses Ilegal, KPK Didesak Periksa Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K