PDIP Boikot Retreat Kemendagri Usai Hasto Jadi Tersangka, Senator Gus Hilmy: Ini Menghambat Pembangunan!

Jakarta, MI - Polemik mencuat setelah PDIP mengeluarkan Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang melarang kepala daerah dari partainya mengikuti retreat yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 21-28 Februari 2025 di Magelang.

Instruksi ini muncul tak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Instruksi tersebut menuai respons dari berbagai pihak, salah satunya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Ia menilai langkah PDIP sebagai bentuk sikap berlebihan yang dapat menghambat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Masa gara-gara Sekjen PDIP Hasto, semua jadi baper? Retreat ini adalah upaya bagus dari pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif kepemimpinan daerah agar selaras dengan pusat. Justru ini sejalan dengan semangat pilkada langsung. Mengaitkan kasus Pak Hasto dengan upaya membangun sinergi pemerintahan malah bisa dianggap menghambat pembangunan," ujar Gus Hilmy, Jumat (21/02/2025).

Senator asal Yogyakarta itu menyoroti bahwa kasus dugaan korupsi seharusnya dibuktikan di pengadilan, bukan dijadikan alasan untuk mengambil langkah politik tertentu.

"Kalau memang ada persoalan hukum, ya selesaikan di pengadilan, bukan malah membuat keputusan yang kesannya reaktif. Sikap seperti ini bisa dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi," tambahnya.

Sebagai partai pemenang pemilu, Gus Hilmy menilai PDIP seharusnya memberikan contoh dalam memperkuat integritas dan mendukung KPK, mengingat lembaga antirasuah itu dibentuk pada era Presiden Megawati.

"Sangat disayangkan, PDIP justru mengambil langkah yang bisa ditafsirkan sebagai bentuk penghalangan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Padahal, KPK lahir di era Presiden Megawati. Harusnya PDIP mendukung penguatan KPK dan mendorong pembersihan di internalnya," tegasnya.

Terkait retreat yang dipermasalahkan, Gus Hilmy menilai acara tersebut perlu diperluas agar tidak hanya diikuti oleh kepala daerah, tetapi juga wakilnya, demi memastikan kerja sama yang lebih efektif di tingkat daerah.

"Retreat ini seharusnya bukan hanya untuk kepala daerah, tapi juga wakilnya. Mereka kan harus bekerja sama dalam membangun daerah. Kalau masalahnya soal lokasi, masih banyak tempat lain yang lebih luas dan representatif. Yang terpenting, muatan materinya lebih ditekankan pada penguatan pembangunan daerah, bukan sekadar mengikuti arahan pusat," pungkasnya.