Genjot Pertumbuhan Ekonomi, DPR Dorong Peningkatan Insentif Fiskal

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 6 Februari 2021 16:08 WIB
Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafidz Thohir mengaku heran dengan implementasi belanja negara yang cukup besar dalam rentang lima tahun terakhir ini. Pasalnya, lanjut dia, besarnya belanja negara tersebut tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. "Saya melihat belanja Pemerintah dari tahun 2016-2021 selalu meningkat. Namun pertumbuhan ekonomi stagnan hanya dikisaran 5 % saja," ujar Anggota DPR RI dari FPAN itu kepada wartawan, Sabtu (06/02/2021). Menurut Hafidz, untuk keluar dari middle income trap paling tidak Pemerintah harus bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya di angka minimal 6,5%. "Nah pertumbuhan 5% ini dapat diartikan bahwa insentif fiskal yang sebegitu besar tidak efektif dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu saja," tandas Waketum PAN itu. Bisa jadi stagnannya pertumbuhan ekonomi meskipun ditopang insentif fiskal, kata Hafisz, insentif fiskal berupa relaksasi pajak di dalamnya tidak dimaksimalkan bagi sektor usaha. "Kebijakan pajak perlu di perkuat yang tidak pro kepada dunia usaha harus diubah. Terbukti dunia usaha tidak bangkit sehingga pajak menjadi tidak efektif karena itu kebijakan selama ini perlu di reformasi. Setiap single sen harus bisa mengubah kondisi rakyat. Karena rakyat inilah nanti yang akan membayar pajak," katanya. Hafisz juga mendorong agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan, maka harus dibarengi dengan peningkatan jumlah sumberdaya manusianya. Sebab, kata dia, sejauh ini ratio petugas dengan wajib pajak itu cukup jomplang. "Petugas pajak masih sedikit tidak sesuai rationya. Jumlah wajib pajak (WP), rationya masih 1:936. Artinya, beban SDM perpajakan sangat tinggi, sementara tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis. Data Juni 2019, tingkat kepatuhan hanya 67,4 %. Turun dari angka 72,6 % thn 2017," ungkapnya. (MI/bng)

Topik:

Komisi XI DPR

Berita Sebelumnya

Ketua IMI Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik  

Berita Selanjutnya

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Operasi SMGP

Berita Terkait

Hukum
Karikatur - Ilustrasi - Semua Anggota Komisi XI DPR RI (2019-2024) diduga menerima dana CSR BI-OJK (Foto: Gatot Eko Cahyono)

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya

1 Oktober 2025 09:54 WIB

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI/Olahan)

Berkali-kali Diperiksa KPK, Tersangka Heri Gunawan dan Satori Belum Juga Dijebloskan ke Tahanan, Mengapa?

15 September 2025 22:04 WIB

Politik
Pengamat Kebijakan Publik Fernando Emas (Foto: Dok MI/Aan)

Setop Rapat saat Menkeu Purbaya Bahas Kasus Dana Mandek, Pengamat Desak Golkar Copot Misbakhun!

13 September 2025 14:25 WIB

Politik
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyampaikan rasa kecewa serta mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang lebih memilih untuk berada di Australia, Sidney (30/8). (foto : dok/MI/PPI)

PPI Australia Kecam Kunjungan Komisi XI DPR RI ke Australia

1 September 2025 16:51 WIB

Politik
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Australia mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang memilih berada di Australia pada saat rakyat Indonesia tengah menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi di tanah air.

Anggota Komisi XI DPR Sydney Marathon saat Rakyat Suarakan Aspirasi, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia Beri Kecaman!

1 September 2025 14:40 WIB

Ekonomi
Anggota Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng,

Mekeng: Pertumbuhan Ekonomi 5,4% Berkat Program MBG

16 Agustus 2025 10:34 WIB