BPJS Watch : Perpres Terkait Sanksi Menolak Vaksin Melanggar UU SJSN

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 15 Februari 2021 11:26 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.14 tahun 2021 disebutkan tentang sanksi yang tidak mendapatkan jaminan sosial atau bantuan sosial bagi masyarakat yang menolak divaksin. "Untuk masalah sanksi tidak mendapatkan jaminan sosial seperti JKN, bagi yang menolak vaksin, menurut saya itu sudah melanggar UU SJSN (seperti amanat Pasal 20 ayat 1) yang menyatakan peserta adalah orang yang membayar iuran," ujar Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di Jakarta, Senin (15/2/2021). Menurutnya, bila seseorang sudah membayar iuran JKN maka orang tersebut berhak mendapat pelayanan JKN, dan tidak boleh karena menolak divaksin orang tersebut tidak mendapat pelayanan JKN. "Kedudukan Perpres di bawah UU sehingga sanksi di Perpres tersebut sudah melanggar isi UU. Untuk memastikan konsistensi regulasi maka hendaknya Perpres yang mengkaitkan sanksi dengan jaminan sosial direvisi saja," katanya. Timboel mengatakan, upaya Pemerintah melindungi masyarakat dengan vaksinasi adalah hal yang sangat baik dan harus didukung oleh seluruh masyarakat. Dia berharap seluruh masyarakat mau untuk divaksin, dan semoga juga regulasi Pemerintah konsisten dengan UU SJSN.[MI/hot]  

Topik:

Perpres Terkait Sanksi Menolak Vaksin

Berita Sebelumnya

Purwanto: Anggaran KKP Tak Berpihak Nelayan Kecil

Berita Selanjutnya

Terima Dubes Jepang, Ketua MPR Dorong Perusahaan Otomotif Jepang Kembangkan Kendaraan Listrik