PKS Tegas Tolak Perpres Legalisasi Miras

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 1 Maret 2021 13:13 WIB
Monitorindonesia.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pihaknya menolak kebijakan pemerintah ihwal membuka investasi minuman keras beralkohol atau miras. Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboe Bakar Alhabsyi dalam pidato pengantar di pembukaan Rakernas PKS, Senin (1/3/2021). Habib Aboebakar yang juga menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu mengatakan, penolakan terhadap investasi miras merupakan salah satu sikap PKS dalam membela rakyat. Ia berujar pembelaan terhadap rakyat dilakukan menyangkut berbagai dimensi kepentingan, baik keselamatan jiwa, rakyat, kepentingan ekonomi rakyat maupun kepentingan sosial politik rakyat. "Pembelaan terhadap rakyat yang paling terakhir kita tunjukan dengan menolak adanya investasi miras," tegas Habib Aboebakar. Pembelaan terhadap rakyat, kata Habib Aboebakar, ditunjukan PKS melalui sikapnya yang kontra terhadap beberapa kebijakan pemerintah. PKS, lanjut dia, juga menolak penghapusan santunan untuk kematian akibat virus corona atau Covid-19. "PKS juga menolak kebijakan penyertaan modal negara terkait skema untuk menanggung beban skandal Jiwasraya," demikian Habib Aboebakar. Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Nantinya, penanaman modal tersebut juga akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.[ery]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Moeldoko Ajak Petani Milenial “Bertani Tidak Harus Berlumpur”

Berita Selanjutnya

F-PKS DPR Minta Pemerintah Batalkan Perpres Legalisasi Miras

Berita Terkait

Nusantara
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) Tandatangani PPJT Ruas Bogor – Serpong (via Parung)

8 jam yang lalu

Hukum
Peradi Cabang Sukadana Bekerjasama dengan Universitas Islam Metro Lampung (Foto: Dok MI)

Legal Opinion: Dari Pendapat Hukum Menuju Pilar Kebenaran dan Keadilan

8 jam yang lalu

Nasional
PP 45/2025 Dinilai jadi Ancaman Masa Depan Industri Sawit Indonesia (Foto: Ist)

Sawit Nasional Tercekik: PP 45/2025 Bisa Lumpuhkan Industri

9 jam yang lalu

Hukum
Roby bersama kedua orang tuanya di depan gedung Polres Jakarta Timur (Jaktim)) (Foto: Dok MI/Aan)

Menanti Tersangka Dugaan Pemalsuan Data yang Dilaporkan Warga Jatinegara

9 jam yang lalu

Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) secara resmi menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres untuk Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jumat (3/10). (Foto: Zul Sikumbang)

Implementasi PU608, Menteri Dody: Tol Bogor–Serpong Perkuat Konektivitas Jabodetabek dan Pertumbuhan Ekonomi

9 jam yang lalu

Nasional
Menteri Mukhtarudin saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Foto. KemenP2MI)

Mukhtarudin dan Gubernur Jabar Sepakat Perkuat Vokasi untuk Pekerja Migran

10 jam yang lalu