Embargo Vaksin, Saatnya Pemerintah Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 29 Maret 2021 09:46 WIB
Monitoridonesia.com - Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk segera mencari alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Hal ini menyusul adanya rencana embargo vaksin dari sejumlah negara produsen. Dengan adanya embargo tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Indonesia. “Vaksin ini adalah kebutuhan mendesak. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Karena itu, pemerintah wajib menyediakan vaksin bagi 70 persen masyarakat yang menjadi target sasaran,” ujar Saleh, Senin (29/3/2021). bila memakai skema yang ada, Indonesia membutuhkan 420 juta dosis vaksin. Itu untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta warga. "Jumlah ini sangat besar. Tidak cukup hanya mengandalkan satu produsen saja,” katanya. Dalam konteks itu, pemerintah didesak untuk memprioritaskan pengadaan vaksin di dalam negeri. Vaksin merah putih dan vaksin nusantara dinilai tidak kalah dengan vaksin impor. Bahkan menurut para penelitinya, untuk hal-hal tertentu, vaksin nusantara lebih baik dari vaksin impor. Namun anehnya, kata Daulay, vaksin nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Padahal, jika diberi ijin, diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang. “Kalau produk dalam negeri, vaksin nusantara lebih maju dari vaksin merah putih lainnya. Sebab, sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, vaksin merah putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022. Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada vaksin nusantara,” ujarnya.[odr]  

Topik:

Vaksin Nusantara Embargo Vaksin

Berita Sebelumnya

Erick Thohir Ingin IBC Jadi Pemain Utama Energi Terbarukan

Berita Selanjutnya

KPK Terus Telisik Kasus Suap Ditjen Pajak