Pimpinan DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan PPN Sembako

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 10 Juni 2021 14:50 WIB
MonitorIndonesia.com - Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar menghimbau pemerintah untuk melakukan peninjauan ulang terkait kebijakan Pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok (sembako) yang tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasalnya, kebijakan tersebut menuai kritik dari banyak pihak. Menurutnya, langkah tersebut membawa titik berat bagi kehidupan masyarakat bawah dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan dalam revisi UU KUP. "Saya kira perlu ditinjau ulang. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian saat ini yang sedang sulit,” kata Gus AMI dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/6/2021). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai jika bahan pokok dikenakan PPN maka akan membebani masyarakat. Saat ini, pedagang pasar sedang mengalami kondisi sulit karena lebih dari 50% omset dagang menurun. “Kalau sembako dihilangkan dari kelompok jenis barang yang tidak dikenakan PPN tentu saja merugikan masyarakat karena barang kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat,” tuturnya. Lebih lanjut, saat ini pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan membebaskan PPN 0% bagi barang impor kendaraan dan properti. Sehingga kebijakan itu dapat menggairahkan perekonomian agar usaha-usaha tersebut dapat bangkit kembali dan daya beli konsumen semakin meningkat. “Itu kan jadi saling bertentangan. Kalau kita ingin perkembangan ekonomi nasional secara agregat, seharusnya jangan tambah beban masyarakat kecil dengan PPN,” sambung Gus AMI. (AAS)

Topik:

ppn sembako

Berita Sebelumnya

Kemenkop Terus Perkokoh Koperasi Pangan Modern

Berita Selanjutnya

Arsul Sani : PPN Sembako Melanggar Sila ke-5 Pancasila