Kemnaker Canangkan Tahun Pemagangan, FSPMI: Rawan Penyalagunaan

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 2 Juli 2021 09:26 WIB
Monitorindonesia.com - Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menanggapi program Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mencanangkan tahun 2021-2022 sebagai the Year of Apprenticeship atau Tahun Magang. Menurut Riden, praktik pemagangan rawan disalahgunakan. Di mana peserta magang seringkali dipekerjakan sebagaimana pekerja pada umumnya tetapi dengan tingkat kesejahteraan yang ala kadarnya. “Dalam ketentuannya, peserta pemagangan hanya mendapatkan uang saku. Tetapi tak jarang mereka dipekerjakan selayaknya pekerja. Mereka bekerja delapan jam sehari atau 40 jam seminggu, bahkan ada yang diwajibkan untuk ikut lembur,” kata Riden dalam siaran persnya, Jumat (2/7/2021). Oleh karena itu, kata Riden, pihaknya menilai praktik pemagangan lebih buruk dari outsoucing. Buruh outsourcing masih berhak mendapatkan upah minimum dan jaminan sosial. Tetapi untuk pemagangan tidak ada istilah upah. Hanya mendapatkan uang saku yang besarnya suka-suka perusahaan. Riden khawatir, dicanangkannya tahun pemagangan di tengah banyaknya buruh ter-PHK akibat pandemi ini akan memperburuk keadaan. Di mana posisi buruh yang ter-PHK akan digantikan dengan peserta magang. “Perusahaan akan cenderung mempekerjakan peserta magang. Tidak lagi merekrut karyawan. Dalam pengamatan kami, pola-pola seperti ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu Prsiden Jokowi meresmikan gerakan pemagangan nasional,” tegasnya. Oleh karena itu, Riden berharap Menteri Ketenagakerjaan bisa membatalkan tahun 2021-2022 sebagai the Year of Apprenticeship. Sebab saat ini yang dibutukan adalah memastikan agar buruh-buruh yang masih bekerja tidak kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang tak kunjung teratasi. Di samping, membuka lapangan pekerjaan baru. “Taruh saja pemagangan dijalankan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, mereka mau dikemanakan? Sedangkan saat ini saja banyak tenaga kerja terampil yang justru ter-PHK akibat perusahaannya tidak bisa bertahan akibat Covid-19,” kata Riden. Menurutnya, persoalan mendasar yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah lemahnya pengawasan. Sehingga setiap aturan perburuhan rentan terjadi pelanggaran. "Hal-hal yang normatif saja banyak dilanggar, apalagi ini yang sifatnya seolah-olah dibenarkan oleh pemerintah," tegasnya.[Lin]  

Topik:

Kemnaker Canangkan Tahun Pemagangan FSPMI Rawan Penyalagunaan

Berita Sebelumnya

Obat Ivermectin Mulai Langka, Harganya Tembus Rp 250-300 Ribu

Berita Selanjutnya

YLKI: Mafia Tabung Oksigen adalah Pengkhianat Bangsa

Berita Terkait

Nasional
Demo di DPR RI (foto: MI)

Buruh bakal Geruduk Gedung DPR 6 Februari, Ada Apa?

28 Januari 2025 15:28 WIB