PKS: Jika Menteri Saja Bingung Jelaskan PPKM Berlevel, Apalagi Rakyat!

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 4 Agustus 2021 10:35 WIB
Monitorindonesia.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengaku tidak mudah menjelaskan tentang PPKM berlevel ke masyarakat, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menunjukkan bahwa perubahan-perubahan istilah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terbukti dapat membingungkan. Bahkan pejabat pemerintah sendiri dibuat kesulitan menjelaskan, apalagi masyarakat. "Mungkin hanya di Indonesia sering berganti istilah, dari PSBB, kemudian wacana New Normal, kemudian berubah PPKM, ada PPKM Mikro, PPKM Darurat dan PPKM berlevel. Pantas kalau beberapa ahli khawatir Indonesia bisa masuk dalam jebakan pandemi, karena sejak awal kebijakan pemerintah membingungkan dan tanpa arah yang jelas yang terlihat dari berganti-gantinya istilah," ujar Sukamta, Rabu (4/7/2021). Sukamta menduga, kebingungan pemerintah ini karena sejak awal tidak menggunakan panduan yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di dalam UU, ada dua pendekatan besar dalam pengendalian wabah, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Ini kesannya pemerintah ubah-ubah istilah yang sekarang ini disebut PPKM berlevel karena ingin menghindari kebijakan Karantina yang diatur di UU, karena tidak mau membayar kompensasi ke warga," katanya. Di sisi lain, tambah anggota Komisi I DPR itu, pemerintah selalu bimbang antara kepentingan ekonomi dengan kesehatan. Akhirnya banyak RS yang kolaps, kematian jumlahnya masih tinggi, dan ekonomi jeblok lagi. Sukamta berharap pemerintah menggunakan UU sebagai panduan karena kepatuhan pada UU yang dibuat pada masa longgar. Ia yakin hasilnya akan lebih baik daripada keputusan sesaat dalam kondisi buruk. "Kita tentu tidak ingin semakin banyak rakyat yang menjadi korban pandemi. Pemerintah jangan lagi membuat istilah dan kebijakan yang membingungkan, yang bisa mengarah terjadinya jebakan pandemi," tandas politisi asal Yogjakarta itu.[man]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Pertamina Mesti Bersaing di Level 50 Perusahaan Top Dunia

Berita Selanjutnya

Samsung Turun, Xiaomi Naik di Pasar Ponsel Eropa Kuartal II

Berita Terkait

Ekonomi
Ilustrasi (Foto: Ist)

Penerimaan Pajak Turun 4,4 Persen, Komoditas jadi Biang Kerok

9 menit yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Menkeu: APBN Tekor Rp371,5 Triliun per September 2025

34 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ternyata Sudah Periksa Eks Dirut Antam Arie Prabowo terkait Kasus Anoda Logam

1 jam yang lalu

Nasional
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan (Foto: Istimewa)

Menteri Haji Sambangi Markas Kejagung: Minta Pendampingan Untuk Wujudkan Amanah Presiden

1 jam yang lalu

Ekonomi
Kepala BGN Dadan Hindayana (Foto: Dok MI)

BGN Kembalikan Rp70 Triliun Anggaran MBG ke Presiden Prabowo karena Tak Terserap

2 jam yang lalu

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian foto bersama usai melakukan penandatangan Kesepakatan Bersama terkait penyelenggaraan infrastruktur pesantren di Jakarta, Selasa (14/10). (Foto: PU)

Perkuat Sinergi Infrastruktur Pondok Pesantren, Kementerian PU Tandatangani Kesepakatan Bersama Tiga Kementerian

2 jam yang lalu